Bakom Bantah Prabowo Minta Gibran 'Fight' di PTUN

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka "fight" di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah.

Penegasan ini disampaikan menyusul pernyataan Gibran mengenai niat mundur dari Wapres dan sejumlah saran yang disebutnya datang dari Presiden.

Syahganda menjelaskan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menyampaikan kepada Presiden bahwa tidak ada celah hukum bagi pengujian keabsahan ijazah Gibran melalui PTUN.

Dia juga menekankan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara tersebut sudah bersifat final.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan, dikutip Selasa (11/11/2026).

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," jelas dia.

"Iya, karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," sambung Syahganda.

Gibran soal Niat 'Mundur dari Wapres' dan Saran Prabowo

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut menerima sejumlah saran dari Presiden Prabowo Subianto setelah ia menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ujar Gibran usai upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Selain melalui PTUN, Gibran mengatakan dirinya mendapat saran untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.