Prabowo Perintahkan Normalisasi 137 Sungai di Sumatra, Cegah Banjir Susulan

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai prioritas utama penanganan pascabencana. Instruksi ini dikeluarkan menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah terdampak Banjir Sumatra.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, sedikitnya tercatat 41 kali banjir susulan di tiga provinsi tersebut sejak April hingga Oktober 2026.

Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya diperbaiki kembali rusak, termasuk jalan, jembatan, dan kawasan yang sudah dibersihkan dari lumpur.

"Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dari total 137 sungai terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Pemerintah menargetkan percepatan penanganan agar banjir susulan tidak terus mengganggu proses pemulihan.

Selain sungai, pemerintah juga menangani normalisasi 38 muara di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, tujuh muara telah selesai, 11 masih dalam pengerjaan, dan 20 lainnya belum tertangani.

"Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi," jelas Tito.

Pelaksanaan normalisasi akan dipimpin Kementerian Pekerjaan Umum, didukung pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lain.

Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai serta memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.

Selain pekerjaan fisik, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih dalam proses pemulihan.

Prabowo turut menugaskan TNI dan Polri, khususnya unsur Zeni, untuk membantu pembersihan sedimentasi sungai dan pembangunan tanggul di sekitar aliran sungai.

Tito juga mempersilakan pemerintah daerah kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan menimbulkan dampak luas.

Dia menyebut langkah itu penting agar penggunaan anggaran dan penanganan darurat bisa dilakukan lebih cepat bagi masyarakat yang terdampak.

"Sepanjang itu dampaknya luas, boleh terapkan tanggap darurat lagi. Saya sehari ini sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah ini yang terdampak tadi di tiga provinsi. Kalau di kabupaten/kota itu banjir lagi atau kena bencana lagi, ulang, dan berdampak cukup luas, silakan terapkan, keluarkan surat tanggap darurat," tutur dia.