Keamanan RI Dinilai Kondusif Meski Ada Kasus Penyadapan, Ini Ucapan Menko Polkam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan situasi keamanan Indonesia tetap terjaga meski penyidikan dugaan penyadapan yang menyeret empat perwira tinggi Polri tengah bergulir.

Menanggapi kemungkinan penambahan tersangka, Dudung menyebut hal itu sepenuhnya ranah penegak hukum.

"Saya tidak tahu. Itu proses hukum. Belum menyentuh, belum, belum menyentuh politik dan keamanan. Masih Pak Yusril (Menko KumHAM Imipas Yusril Ihza Mahendra) itu," ujar Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).

Ia menekankan, sebagai warga negara, penyadapan tanpa dasar hukum tidak dibenarkan dan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan. "Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan, apalagi kepada kepala negara. Ya kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah," tutur Dudung.

Dudung menambahkan tidak ada langkah pembersihan internal di kementeriannya imbas isu penyadapan. "Tidak ada. Tidak ada (bersih-bersih)," kata Dudung.

Ketika ditanya apakah termasuk pihak yang disadap, ia merespons singkat. "Kan ada disampaikan 6.000 yang disadap. Ya, termasuk kita semuanya ada," kata dia.

Ia memastikan kondisi dalam negeri aman. "Kondusif, saat ini keamanan situasinya cukup kondisi baik," jelas Dudung.

Perkembangan Kasus Penyadapan dan Keamanan

Jumlah jenderal polisi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto bertambah dari tiga menjadi empat orang.

Tersangka terbaru adalah Irjen Slamet Uliandi (SU). Tiga tersangka lainnya ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, menyebut penetapan SU sebagai tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.

"Penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," kata Suhermanto dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).

Peran SU dalam perkara ini terkait izin penghapusan jejak penyadapan terhadap Prabowo yang diminta tersangka Ahrie Sonta. Saat itu, SU menjabat Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," jelas Suhermanto.

Penyadapan terhadap nomor ponsel Prabowo diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Selain presiden, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga disebut menjadi sasaran.