Dai Bachtiar Ungkap Ekspresi Kaget Prabowo soal Penyadapan

Mantan Kapolri Dai Bachtiar menuturkan Presiden Prabowo Subianto terkejut saat mengetahui dugaan penyadapan terhadap dirinya. Keterangan itu disampaikan setelah pertemuan Presiden dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto serta 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Isu penyadapan Prabowo ikut dibahas dalam forum tersebut.

Menurut Dai, Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Kapolri menyikapi dugaan penyadapan. Ia mengungkapkan hal itu saat dihubungi wartawan pada Senin (9/11/2026).

"Iya, beliau (Prabowo) mengatakan bahwa 'saya ini terjadi kaget juga, shock' juga'. Dan beliau juga apresiasi kepada Kapolri, yang tentu dengan tindakannya yang secara profesional membongkar masalah-masalah yang ada dalam institusinya sendiri itu," ujar Dai Bachtiar, Senin (9/11/2026).

Dai menambahkan, Presiden mengapresiasi tindak lanjut Kapolri yang memproses dugaan penyadapan untuk mencegah dampak yang lebih jauh.

"Dan beliau juga bersyukur, ya istilahnya jauh ya, kalau kita dampaknya dari langkah-langkah atau tindakan pelanggaran hukum itu pada instabilitas keamanan nasional yang dikhawatirkan oleh Bapak Presiden. Nah, itu semua eh beliau sampaikan pada eh forum itu," kata Dai Bachtiar.

Dai menjelaskan kehadirannya bersama para purnawirawan Polri ke Hambalang berdasarkan undangan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri).

"Saya memang kan diundang oleh PP Polri. Kumpul di PP Polri baru kita jalan ke Hambalang, kaitannya itu. Jadi satu per satu kita saling enggak tahu juga. Karena kalau kita merasa mantan Kapolri bagian dari itu, gitu aja toh. Jadi saya dapat undangannya dari PP Polri," ucap Dai Bachtiar.

Terpisah, perkembangan penyidikan mengungkap jumlah jenderal polisi yang terlibat dalam kasus penyadapan nomor ponsel Presiden bertambah dari tiga menjadi empat orang. Tersangka baru adalah Irjen Slamet Uliandi (SU). Tiga tersangka lain yang telah ditetapkan sebelumnya ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menyebut penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka baru didasarkan pada hasil gelar perkara.

"Penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," kata Suhermanto dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).

Peran Slamet Uliandi dalam perkara ini ialah memberikan izin kepada tersangka Ahrie Sonta untuk menghapus jejak hasil penyadapan. Saat itu SU menjabat dewan pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," jelas Suhermanto.

Penyadapan terhadap nomor ponsel Prabowo disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Selain Presiden, target penyadapan juga meliputi pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Berbeda dengan tiga tersangka lain yang ditahan di Mako Brimob—setelah sebelumnya ditempatkan di Rutan Mabes Polri—Slamet Uliandi tidak ditahan. Menurut penyidik, jenderal yang dikenal dengan julukan 'Kapten Jack' itu dalam kondisi sakit.

"Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke," kata Suhermanto.

Dalam perkara ini, SU disangkakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) tentang illegal access dengan ancaman pidana 6 tahun, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 8 tahun, juncto Pasal 20 huruf j KUHP.