PTUN
-
Ekonomi •IKA PMII Sulteng Desak Reformasi DBH Demi Keadilan Fiskal Daerah Penghasil NikelIKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.
-
News •Eks Direktur Pertamina Gugat LHP BPK Kasus Korupsi LNG, Sebut Audit IlegalMantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, akan menggugat LHP BPK kasus korupsi LNG ke PTUN. Ia sebut audit ilegal dan di bawah standar, mempertanyakan validitas laporan negara.
-
News •Polemik Internal PBB Memanas, DPP Hasil Muktamar VI Bali Gugat Surat Keputusan Menkum ke PTUN JakartaGugatan itu disampaikan atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) nomor M.HH- 3.AH.11.02 Tahun 2026.
-
News •Anwar Usman Plong Tinggalkan MK: Purnabakti dengan Nama Baik Dipulihkan PTUNSetelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.
-
News •Gugatan Warga Menang di PTUN, Izin Lapangan Padel Pulomas Tidak SahPerkara didaftarkan pada 30 Juni 2025 kemudian disidangkan melalui mekanisme acara biasa dengan sidang perdana berlangsung pada 12 Agustus 2025.
-
News •Menjaga Jendela Publik Tetap Terbuka: Lima Komisioner KI NTB Periode 2025-2029 Resmi DilantikSetelah melalui proses seleksi panjang, lima Komisioner KI NTB periode 2025-2029 resmi ditetapkan. Bagaimana mereka akan menjaga hak informasi dan transparansi publik di tengah tantangan digitalisasi?
-
News •PTUN Tolak Gugatan, Tim Hukum PDIP: Prabowo Yes, Gibran NoMeski merasakan adanya kejanggalan dalam putusan yang tidak menerima gugatan PDIP itu
-
News •Tim Hukum PDIP Tunggu Instruksi Megawati Tindak Lanjut PTUN Tolak Gugatan Pencalonan GibranPDIP belum mengetahui langkah hukum ke depan pasca PTUN menolak gugatan tersebut.
-
Politik •PDIP Ungkap Kejanggalan Hakim PTUN Tolak Gugatan Soal Pencalonan GibranGugatan PDIP terkait pencalonan Gibran sebagai wapres Prabowo sebelumnya ditolak PTUN Jakarta.
-
Politik •Respons PDIP Usai PTUN Tolak Gugatan soal Penetapan Gibran Sebagai WapresKetua DPP PDIP Ronny Berty Talapessy merespons putusan PTUN tersebut.
-
Politik •Kronologi Mundurnya Putusan Gugatan PDIP Jadi Empat Hari Usai Pelantikan Prabowo-GibranSidang ini ditunda sampai 24 Oktober 2024. Tepat empat hari setelah pelantikan Prabowo-Gibran.
-
Politik •PTUN Putuskan Gugatan PDIP soal Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024 pada 10 OktoberGugatan PDIP terhadap KPU itu masuk ke PTUN Jakarta sejak April 2024.
-
Politik •SK Kepengurusan PDIP Digugat ke PTUN, Komarudin Watubun: Harus Dicek Siapa di Balik PenggugatEmpat kader PDIP menggugat SK kepengurusan partainya ke PTUN.
-
Politik •SK Kepengurusan PDIP Digugat 4 Kadernya ke PTUN Jakarta, Ini Isi GugatannyaEmpat orang kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti Pepen Noor, Ungut, Ahmad dan Endang Indra Saputra.
-
News •Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Siap Jalani Sidang Etik Besok: Apa pun Hasilnya Saya HormatiSidang etik Nurul Ghufron dijadwalkan berlangsung pada Jumat (6/9).
-
News •Kejutan PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman, Begini Nasib Ketua MKKejutan PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman, Begini Nasib Ketua MK.
-
News •VIDEO: PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman Ipar Jokowi, Begini Nasib Ketua MK SuhartoyoPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh hakim konstitusi Anwar Usman.
-
News •Hasto PDIP Yakin Ada Intervensi di Balik Putusan PTUN Kabulkan Gugatan Anwar UsmanSekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan PTUN tersebut akan berimplikasi panjang.
-
News •Dipanggil Hakim Digugat Langgar UU TNI, Begini Reaksi Jokowi & PrabowoDipanggil Hakim Digugat Langgar UU TNI, Begini Reaksi Jokowi & Prabowo.
-
News •KontraS Sebut PTUN Panggil Prabowo soal Gugatan Pangkat Jenderal Kehormatan dari JokowiBerdasarkan jadwal, Prabowo diminta bersaksi terkait pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi.