KPK Buka Suara soal Dugaan Pegawai Bocorkan Kasus ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi dugaan bocornya informasi dan materi penyelidikan dalam perkara pengurusan hak guna bangunan (HGB) serta penerimaan lain di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemeriksaan atas dugaan tersebut saat ini berjalan di internal lembaga.

 "Terkait dugaan adanya kebocoran informasi, semuanya masih proses pemeriksaan di internal, baik di Dewas berkaitan dengan kode etik dan perilaku, ataupun Inspektorat, ya, berkaitan dengan disiplin pegawai," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, penelusuran dugaan kebocoran berlangsung beriringan dengan penanganan perkara pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN yang terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT).

"Ini paralel sedang berproses, jadi kita sama-sama tunggu perkembangannya seperti apa," jelas Budi.

MAKI Sebut Tiga Inisial Pegawai KPK

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkap adanya dugaan pembocoran dokumen dan materi penyelidikan kasus pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN.

Boyamin awalnya menyebut dua pegawai KPK berinisial TS dan MS. TS disebut sebagai pejabat di Direktorat Penyelidikan, sedangkan MS merupakan personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK.

Keduanya diduga membocorkan informasi penyelidikan kepada Arif Sugiyanto, salah satu tersangka dalam perkara pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN. Boyamin menyatakan keduanya telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK.

Selain TS dan MS, Boyamin kemudian menyebut satu inisial lain, yakni AS. Pegawai tersebut disebut sebelumnya berasal dari lembaga lain dan kini telah menjadi pegawai tetap KPK setelah mengundurkan diri dari institusi asalnya.

Rangkaian OTT Pengurusan HGB di ATR/BPN

Perkara dugaan suap pengurusan sertifikat HGB untuk proyek PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor terungkap setelah KPK melakukan OTT di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Dalam operasi itu, KPK mengamankan 19 orang dan kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Salah satunya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri.

Tujuh tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta pihak swasta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.

Adapun Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.