Kapolri Turun Tangan, Sidang Etik Listyo Sigit Segera Digelar

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan memilih langsung majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk menyidangkan dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Kepastian itu disampaikan Divisi Humas Polri. "Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh bapak kapolri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir kepada wartawan dikutip Rabu (11/11).

Johnny menegaskan proses sidang etik berlaku tanpa pengecualian bagi personel aktif. "Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," ujar dia.

Perkembangan Sidang Listyo Sigit Prabowo: Ahrie Sonta Jadi Jenderal Pertama Dipecat

Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) menjadi perwira tinggi pertama yang dipecat dari Kepolisian dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Putusan itu dibacakan majelis dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Selain itu, Johnny menyebut tindakan yang dilakukan Ahrie Sonta dikategorikan sebagai pelanggaran etika. "Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela," ujar Johnny.

Sebagai informasi, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta tiga perwira tinggi lainnya: Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jo Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang ITE, Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.