Demokrat Buka Suara soal Rencana Gibran Buktikan Ijazah di PTUN

Partai Demokrat menegaskan proses politik usulan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR tetap berjalan meski Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sekjen Demokrat Herman Khaeron menyebut langkah hukum itu bisa menjadi pertimbangan tiap fraksi, namun tidak otomatis menghentikan proses politik di parlemen.

"Ya kalau dalam kacamata kami, saya kira proses politik tetap berjalan ya, meskipun mungkin ada beberapa hal dipertimbangkan oleh masing-masing fraksi," kata Herman, Rabu (11/11/2026).

Herman mengakui usulan pembentukan panitia khusus (pansus) HMP belum masuk agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Ia menyebut penjadwalan inisiatif tersebut belum dibahas dalam forum internal pimpinan dan perwakilan fraksi.

"Pertama tentu dalam rapat Bamus kemarin kan belum terjadwalkan terhadap para usul inisiatif pansus hak menyatakan pendapat," ujarnya.

Menurut Herman, saat ini DPR masih fokus menyusun jadwal kerja komisi dan alat kelengkapan pada awal masa sidang.

Di sisi lain, komunikasi antarfraksi terus dilakukan untuk menyamakan pandangan mengenai langkah politik berikutnya yang akan ditempuh bersama.

"Karena untuk hal yang seserius ini kan butuh satu kesamaan cara pandang, kesamaan pendapat, dan tentu ya kita harus melihat langkah-langkah politik apa yang harus dilakukan bersama," katanya.

Saat ditanya mengenai sikap resmi Demokrat, termasuk kemungkinan adanya instruksi kepada anggota fraksi untuk mendukung HMP, Herman belum memberi kepastian.

"Ya pada saatnya nanti. Pada saatnya nanti saya kira akan disampaikan ke publik," jawabnya.

Demokrat menegaskan tidak akan melangkah sendirian dalam isu yang dinilai memiliki konsekuensi besar bagi politik dan ketatanegaraan.

"Tidak bisa sendiri-sendiri dalam hal mengusung sesuatu yang sangat serius dan tentu sangat strategis bagi bangsa dan negara ke depan," tegasnya.

Demokrat Soroti Putusan MA dan MK

Di sisi lain, Herman menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah berkekuatan hukum tetap. Namun, ia mengakui Gibran tetap memiliki hak untuk membela diri melalui jalur hukum.

Herman mengingatkan agar polemik ijazah tidak terus mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menjalankan berbagai program pembangunan.

"Persoalan ijazah, persoalan apa, tentu ini hal yang sedikit banyaknya ya mengganggu terhadap proses pembangunan. Oleh karenanya, saya kira harus ada solusi yang cepat dan tepat," ujarnya.

Ia menambahkan, Demokrat menempatkan supremasi hukum dan stabilitas nasional sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah politik. Karena itu, partainya memilih menunggu perkembangan yang lebih konkret sebelum menyampaikan sikap akhir ke publik.

"Jadi kita tunggu saja proses ini sampai betul-betul nanti ada hal yang lebih konkret dan bisa disampaikan kepada publik," katanya.