Pelecehan Santri di Jaksel, Sahroni: Pusat Kota Pun Tak Luput dari Predator

Polisi tengah menyelidiki dugaan pelecehan seksual terhadap tujuh santri yang diduga dilakukan F, seorang kiai sekaligus pimpinan pondok pesantren di Petukangan Utara, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihaknya menerima laporan terkait kasus tersebut pada 8 November 2026. Hingga kini, perkara masih dalam tahap penyelidikan. Polisi menduga aksi pelaku bermula dari permintaan kepada korban untuk memijat dirinya.

Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku prihatin. Dia menilai, dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang selama ini kerap terdengar terjadi di daerah atau pelosok, kini justru mencuat di kawasan perkotaan seperti Jakarta Selatan.

“Ini memprihatinkan sekali. Selama ini kita sering mendengar kasus pelecehan di lingkungan pendidikan terjadi di daerah atau pelosok, tetapi ternyata di wilayah perkotaan seperti daerah Jakarta Selatan pun tak luput dari aksi para predator biadab ini," ujar Sahroni, Rabu (11/11).

"Artinya, kita tidak boleh merasa bahwa lingkungan pendidikan di kota besar otomatis lebih aman. Di mana pun tempatnya, anak-anak harus mendapatkan perlindungan. Saya minta polisi mengusut tuntas kasus ini dan memastikan para korban mendapat pendampingan serta perlindungan.”

Sahroni mengingatkan, perhatian masyarakat terhadap dinamika politik dan berbagai persoalan kepolisian belakangan ini jangan sampai mengalihkan fokus dari persoalan serius yang terjadi di lingkungan sekitar, termasuk dugaan pelecehan terhadap anak-anak.

“Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan kehebohan politik dan isu-isu kepolisian, sampai akhirnya kecolongan melihat persoalan serius yang terjadi di depan mata, seperti pelecehan terhadap anak-anak ini. Ini bukan isu kecil, ini menyangkut keselamatan dan masa depan generasi kita. Pokoknya jangan ada yang berlindung di balik nama baik lembaga atau institusi."

"Prioritas kita harus jelas, lindungi korban dan pastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Sahroni.