Depan Kapolri, Sahroni Pertanyakan Keberadaan Ratusan Alat Sadap

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026), Sahroni meminta penjelasan rinci soal peralatan yang pernah dibeli untuk kegiatan penyadapan.

Ia mempertanyakan keberadaan hampir 300 perangkat sadap tersebut dan menegaskan ingin melihatnya secara langsung.

Selain itu, Sahroni ingin mengetahui siapa saja pihak yang menerima informasi dari hasil dugaan penyadapan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP).

“Yang pertama saya mau tanya, itu alat sadap ada di mana? Pengin lihat lah. Karena, yang saya tahu, banyak sekali beli alat sadap. Alat sadapnya itu, kalau enggak salah, hampir 300-an,” kata Sahroni kepada wartawan menjelang rapat.

Sahroni juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan politik di balik dugaan aktivitas kelompok tersebut. Ia bahkan mempertanyakan apakah tindakan itu berujung pada konspirasi untuk mengguncang stabilitas negara.

“Sejauh mana geng LSP melakukan penyadapan, apakah ini berafiliasi untuk kepentingan konspirasi politik, untuk menjatuhkan negara, bukan, bukan seseorang lagi loh, menjatuhkan negara?” ujarnya.

Ia meyakini dugaan tindakan itu tidak dilakukan secara tunggal, melainkan melibatkan sejumlah pihak dengan tujuan politik tertentu. “Nah, ini mereka bersama-sama, jadi berkonspirasi agar mencapai tujuan politik yang dia mau,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Sahroni menyatakan akan menyoroti opsi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi anggota kepolisian yang terbukti melanggar.

Dia menyinggung pemberhentian Irjen Ahrie Sonta sebagai contoh ketegasan, dan meyakini Kapolri akan mengambil langkah serupa jika ada bukti kuat keterlibatan anggota lain dalam dugaan sindikat itu.

Menelusuri Motif di Balik Penyadapan Presiden

Di sisi lain, Sahroni mengakui bahwa pengungkapan motif dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden tidak bisa dilakukan instan dalam satu kali rapat dan membutuhkan proses.

“Nah, kalau motif, kita enggak bisa langsung terungkap, pasti akan berproses, tapi akan kita tanya nanti,” tandasnya.

Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan jajarannya untuk meminta penjelasan terkait penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.