Jelang Raker Komisi III, Habiburokhman Desak Kapolri Ungkap Fakta Dugaan Penyadapan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membuka seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permintaan itu disampaikannya jelang rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dan jajaran pada Kamis (12/11/2026).

Selain penyadapan, Habiburokhman juga mendesak Polri mengusut dugaan rangkaian tindakan ilegal yang dikaitkan dengan kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP), yang menurutnya saling berkaitan.

Ia menegaskan permintaan tersebut disampaikan agar fakta-fakta lengkap dapat terungkap di hadapan publik dalam forum resmi Komisi III.

"Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Kamis.

Menurut Habiburokhman, informasi yang diterimanya tidak hanya berhenti pada dugaan penyadapan. Ia menyebut adanya indikasi kegiatan lain yang perlu didalami aparat penegak hukum.

Rangkaian kegiatan yang dimaksud antara lain dugaan pengawasan ilegal (illegal surveillance), pembunuhan karakter, pengondisian opini melalui media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.

Ia menilai tindakan-tindakan tersebut, apabila kelak terbukti, berpotensi mengganggu kemampuan Presiden dalam menjalankan tugas.

"Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP," tegasnya.

Di sisi lain, Habiburokhman menekankan bahwa seluruh informasi tersebut harus terlebih dahulu diuji dan didalami sebelum bisa dinyatakan terbukti.

Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada pukul 08.30 hingga 12.00 WIB. Habiburokhman menyebut seluruh anggota komisi telah mengonfirmasi kehadiran.

Pada rapat tersebut, Komisi III akan meminta penjelasan Polri mengenai penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. DPR juga akan mendalami dugaan tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.