Habiburokhman

Hal ini terjadi dalam rapat bersama Kejaksaaan Tinggi Sumatra Utara (Sumut), Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Komjak dan Amsal Christy Sitepu.

Hal ini disampaikan dalam oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Komisi III DPR.

Komisi III DPR RI menyambut baik keputusan majelis hakim PN Batam yang tidak menjatuhkan vonis mati terhadap Fandi Ramadhan dalam kasus narkotika, menyoroti keadilan substantif dalam Vonis Fandi Ramadhan.

Komisi III DPR RI akan mengundang Nabilah O'Brien, pemilik Bibi Kelinci Kopitiam, yang menjadi korban pencurian namun justru ditetapkan sebagai tersangka, untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna mencari keadilan dan mengawasi penegakan hukum.

Komisi III DPR syukuri vonis 5 tahun penjara ABK penyelundup 2 ton sabu di Batam. Hakim dinilai terapkan paradigma KUHP baru yang hindari hukuman mati.

Debat ini terkait dengan kritik PDIP soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk ke anggaran pendidikan.

Politisi PDIP Adian Napitupulu, yang menyebut anggaran program MBG memangkas pos pendidikan.

Komisi III DPR menggelar RDPU terkait meninggalnya NS (12) di Sukabumi. Video kondisi korban diputar dalam rapat, pimpinan sidang tak kuasa menyaksikan.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945.

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyatakan pemerintah menyanbut baik usulan agar RUU ini menjadi usul dari DPR.

Ia menyatakan bahwa masyarakat yang ia temui justru mendukung agar program MBG ini diteruskan, bukan dihentikan.

Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas kesuksesan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Polri) berstandar tinggi, menekan kasus keracunan makanan.

Ia mendengarkan suara seorang anak kecil yang mengatakan tidak mau dijemput oleh ayahnya karena 'ayah hitam.

Habiburokhman kembali mengklaim, pembahasan RKUHAP sangat transparan.

Ketua Komisi III DPR mengatakan RUU KUHAP masih berpeluang batal disahkan.

Komisi III DPR RI meminta kepada sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil masuk ke DPR ikut langsung rapat RUU KUHAP

Habiburokhman memastikan penyadapan akan dibahas dalam undang-undang khusus.

"Jadi saya bingung disebut KUHAP baru bahaya. Lah justru pengaturan di KUHAP yang existing saat inilah yang bahaya." kata Habiburokhman.

Habiburokhman emosi, ketika mendengar adanya oknum dari masyarakat sipil merasa tidak diikutsertakan dalam pembahasan RUU KUHAP

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berjanji rapat pembahasan revisi Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan dilakukan transparan.