Habiburokhman

Gerindra buka suara terkait mutasi tujuh anggota Satresnarkoba Surabaya yang menangkap tiga kadernya. Habiburokhman membantah intervensi.

Ketua Komisi III DPR menilai penegakan hukum era Prabowo berada di jalur tepat. Ia menyinggung KUHP/KUHAP, kebebasan berdemonstrasi, dan pemberantasan korupsi.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai RUU Perampasan Aset perlu menyasar kejahatan di luar korupsi. Ia merujuk praktik di AS, Inggris, dan Australia.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti kekhawatiran publik mengenai RUU Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan atau pemerasan.

Menurut dia, penanganan kasus Febrie tersebut akan menjadi ujian bagi Kejaksaan Agung

Salah satu agenda rapat paripurna tersebut ialah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas UU No.2 Tahun 2002.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, kini giliran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman yang menanggapi kritikan Dino.

Menurut Habiburokhman, pemanggilan Syahri dilakukan untuk disidang karena sudah melanggar kode etik.

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

Menurut Habiburokhman, lewat rapat dengar pendapat umum, berbagai aduan masyarakat ditampung dan disampaikan kepada mitra kerja.

Hal ini terjadi dalam rapat bersama Kejaksaaan Tinggi Sumatra Utara (Sumut), Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Komjak dan Amsal Christy Sitepu.

Komisi III DPR RI apresiasi PN Medan yang mengabulkan **penangguhan penahanan Amsal Sitepu**, videografer terdakwa kasus dugaan korupsi, sebagai wujud kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang rapat Komisi III DPR.

Aparat penegak hukum diminta tak hanya berpegang pada kepastian hukum formalistik.

Ia menekankan pentingnya penyidikan yang objektif tanpa mengarahkan kesimpulan pada kelompok tertentu sejak awal.

Pihak legislatif bergerak cepat dengan melakukan koordinasi langsung bersama jajaran kepolisian.

Komisi III DPR RI menyambut baik keputusan majelis hakim PN Batam yang tidak menjatuhkan vonis mati terhadap Fandi Ramadhan dalam kasus narkotika, menyoroti keadilan substantif dalam Vonis Fandi Ramadhan.

Komisi III DPR RI akan mengundang Nabilah O'Brien, pemilik Bibi Kelinci Kopitiam, yang menjadi korban pencurian namun justru ditetapkan sebagai tersangka, untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna mencari keadilan dan mengawasi penegakan hukum.