DPR Dapat Informasi Operasi Ilegal Selain Penyadapan Presiden, Ini Bocorannya

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap adanya bocoran rangkaian operasi ilegal yang disebut berkaitan dengan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan saat membuka rapat kerja khusus Komisi III bersama Kapolri dan jajaran, Kamis (12/11/2026).

Menurut Habiburokhman, informasi yang diterima Komisi III menunjukkan dugaan penyadapan ilegal bukan satu-satunya tindakan yang perlu diusut kepolisian.

"Terlebih lagi, kami mendapat informasi bahwa mereka bukan hanya melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga melakukan pemantauan atau surveillance ilegal, pemprofilan atau profiling ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal," kata Habiburokhman dalam rapat.

Ia juga menyebut adanya dugaan penyebaran data pribadi atau doxing, kriminalisasi, hingga penggunaan proses hukum sebagai alat untuk kepentingan politik (lawfare).

Selain itu, menurut dia, terdapat informasi mengenai operasi pembentukan opini di media sosial untuk memengaruhi sikap masyarakat terhadap pemerintah.

Habiburokhman turut menyoroti dugaan penggalangan masyarakat untuk menggelar aksi yang bertujuan menyabotase kebijakan pemerintah. Informasi lain yang diterima Komisi III berkaitan dengan dugaan penggalangan dana melalui aktivitas bisnis ilegal.

Polisi Diminta Telusuri Rangkaian Operasi Ilegal Terkait Penyadapan Presiden

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman meminta kepolisian menelusuri seluruh informasi yang masuk, termasuk kemungkinan keterkaitan antara dugaan penyadapan dan berbagai kegiatan lainnya.

Ia menilai rangkaian tindakan yang dituduhkan itu merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan kepala negara dan jalannya pemerintahan.

"Rangkaian perbuatan tersebut secara langsung membahayakan keselamatan negara dan kepala negara sekaligus mengancam keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia," tegasnya.

Komisi III DPR juga mendesak agar seluruh perangkat yang diduga digunakan untuk pengawasan ilegal segera dihentikan pengoperasiannya.

Selain itu, data hasil penyadapan diminta diamankan dan diaudit oleh otoritas independen agar tidak disalahgunakan untuk intimidasi maupun manipulasi politik.

"Penghentian total operasi ilegal, kami menuntut seluruh perangkat pengawasan ilegal ini dihentikan seketika dan data hasil sadapan diamankan serta diaudit oleh otoritas independen," ujar Habiburokhman.