Komisi III DPR

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kewenangan dalam RUU Perampasan Aset tidak diberikan secara berlebihan.

Komisi III DPR menunda rapat konflik agraria karena Kabareskrim Komjen Syahardiantono tak hadir.

Komisi III DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Hakim Agung, calon Hakim Ad Hoc HAM, dan calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung hari ini.

Ahmad Sahroni minta pimpinan TNI-Polri mengawal penanganan kasus polisi tewas di Asrama Brimob.

Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus, demi objektivitas dan transparansi penegakan hukum.

Angka kepercayaan publik terhadap Polri melonjak signifikan berdasarkan survei Litbang Kompas, menjadi indikasi kuat bahwa reformasi di tubuh kepolisian mulai membuahkan hasil positif di mata masyarakat.

Kasus itu bukan hanya sebagai persoalan yang merugikan atau menyakiti pemilik hewannya, tapi juga pelanggaran di ranah pidana yang ada konsekuensi hukumnya.

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

Pengaturan anggota Polri di Ormas itu penting agar polisi bisa netralitas.

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Ada lima poin menjadi atensi pemerintah pada Revisi UU Polri.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

Sigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.

Wacana Kapolda Metro Jaya menjadi pangkat bintang tiga tersebut tidak harus ada proses di DPR terlebih dahulu.

AS yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026 belum ditahan dan kini keberadaannya belum diketahui.

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Menurut Habiburokhman, lewat rapat dengar pendapat umum, berbagai aduan masyarakat ditampung dan disampaikan kepada mitra kerja.