Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Terbitkan Laporan Dugaan Makar

Polri membuka penyelidikan dugaan tindak pidana makar yang terkait dengan perkara penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Proses ini berjalan paralel dengan penanganan dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghilangan dokumen elektronik.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi.

Menurut Suyudi, penyelidikan dugaan makar dilakukan terpisah dari perkara penyadapan ilegal yang telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Polisi juga menelusuri kemungkinan adanya perintah atau tujuan tertentu di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya.

"Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan/atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah," ujarnya.

Ia menambahkan, penyidik belum dapat menyimpulkan kaitan langsung antara dugaan penyadapan ilegal dengan upaya menggulingkan pemerintah. Penilaian unsur makar akan bergantung pada alat bukti yang terkumpul selama penyelidikan.

"Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan/atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," jelasnya.

Suyudi juga mengingatkan agar temuan dalam perkara penyadapan tidak buru-buru disimpulkan sebagai tindak pidana makar tanpa pembuktian yang memadai.

"Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar," tegas Suyudi.

Listyo Diduga Perintahkan Penyadapan Presiden, Peran Tiga Jenderal

Dalam perkara ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pemberi perintah sekaligus penerima akhir hasil penyadapan. "Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ungkap Suyudi.

Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi.

Penyidik juga mengungkap adanya dugaan penggunaan jalur internal yang disebut jalur atensi, sehingga kegiatan penyadapan berlangsung tanpa memenuhi prosedur resmi.

Sasaran dugaan penyadapan mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, KPK, kejaksaan, internal Polri, aktivis, hingga mahasiswa.

Dalam perkara penyadapan, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.