Makar

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Merah Putih Strategik Indonesia (MPSI) melaporkan dugaan ajakan lengserkan presiden di luar mekanisme konstitusional ke Bareskrim Polri, menekankan pentingnya menjaga demokrasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Herbert Harefa yang membacakan putusan mengatakan keempat terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan makar.

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (8/9).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta Presiden Prabowo untuk membentuk tim investigasi terkait dugaan makar.

BEM UI kecewa dengan pernyataan Presiden Prabowo, yang menyebut aksi demo beberapa hari lalu diduga ada makar

Prabowo menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 19 Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta UU No. 9 Tahun 1998.

Presiden Prabowo Subianto peringatkan gejala makar dan terorisme, memerintahkan aparat bertindak tegas. Namun, ruang demokrasi tetap dibuka. Bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebebasan dan ketertiban?

Humas Pn Makassar Sibali menyebut agenda sidang yakni pembacaan dakwaan terhadap keempat terdakwa.

Kepala Lapas Kelas I Makassar, Novian Endus Santoso mengatakan sebanyak tujuh narapidana menerima amnesti.