Awal Terendus Dugaan Penyadapan Prabowo, Kapolri Ungkap Pemicu Laporan ke Bareskrim

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai terkuak setelah muncul perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data hasil sadapan. Instruksi internal itu memicu laporan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Hal tersebut diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat kerja khusus dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Menurut Suyudi, perintah dimaksud diduga berasal dari Ahrie Sonta (AS), yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabagmon) Polri.

"Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX," kata Suyudi.

Grup WhatsApp itu diduga menjadi kanal penyampaian perintah penyadapan tanpa surat permohonan resmi dari penyidik. Data yang diperintahkan untuk dihapus mencakup rekaman suara dan catatan aktivitas pada sistem pemantauan.

"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri," ungkapnya.

Laporan tersebut kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor dirahasiakan oleh penyidik.

Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan, berkaitan dengan dugaan penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Berdasarkan hasil penyidikan awal, dugaan penyadapan berlangsung pada kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga menjadi sasaran tanpa mengikuti prosedur penegakan hukum.

Dalam paparannya, Suyudi menyebut arah perintah berlangsung berjenjang dari seorang perwira tinggi. "Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ujar Suyudi.

Dalam pelaksanaannya, nomor telepon sasaran diduga dimasukkan ke sistem LIMS oleh tim Technical Supporting Unit (TSU) tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana. Penyadapan kemudian dilakukan melalui sistem PenlinkX (PLX). Hasil rekaman didengarkan, diekspor, ditranskripsikan, lalu dilaporkan secara berjenjang.

Pada Oktober 2026, penghapusan data hasil penyadapan itu juga ikut diperintahkan. "Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," jelas Suyudi.

Sehari setelah laporan diterima, penyidik melakukan wawancara terhadap enam saksi dan empat ahli serta menggelar perkara. Pada 1 November 2026, perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Polisi kemudian menetapkan AS dan EH sebagai tersangka, disusul LSP pada 3 November dan SU pada 5 November 2026.

Dalam pengusutan perkara, Bareskrim telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Penyidik juga menyita 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat perangkat komputer, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

"Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," ujarnya.