Gibran Mundur, Begini Mekanisme Pemilihan Wapres Baru

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026). Ia meminta agar proses di MPR segera berjalan.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung singkat.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," kata Muzani di Gedung MPR.

Menurut Muzani, MPR akan menindaklanjuti surat tersebut dengan menggelar rapat gabungan siang ini. Pengunduran diri ini memicu mekanisme konstitusional pemilihan wakil presiden pengganti di MPR, yang diatur dalam UUD 1945, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR.

Pengisian Kekosongan Wapres Menurut UUD 1945 dan UU MD3

Konstitusi memberi tenggat paling lama 60 hari untuk menyiapkan dan memilih pengganti wakil presiden yang kosong sebelum masa jabatan berakhir. Proses pengisian tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa MPR berwenang memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, melalui sidang yang diselenggarakan selambat-lambatnya dalam 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Detail mekanismenya diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden wajib menyampaikan dua nama calon wakil presiden berikut dokumen persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.

Sebelum pemungutan suara, masing-masing calon menyampaikan pernyataan kesediaan di hadapan sidang paripurna. Anggota MPR kemudian memilih satu dari dua nama yang diajukan.

Calon dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Jika perolehan suara kedua calon sama, MPR melakukan pemungutan suara ulang satu kali. Bila hasilnya tetap imbang, presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.

Setelah pemilihan, pelantikan dilakukan dalam sidang paripurna MPR sebagaimana diatur Pasal 47 UU MD3. Jika MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang, pengucapan sumpah atau janji dilakukan di hadapan rapat paripurna DPR. Apabila DPR juga tidak dapat menggelar rapat, pelantikan dilakukan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung.

Dengan ketentuan tersebut, pengisian jabatan wakil presiden dilaksanakan melalui usulan dua nama oleh presiden dan pemilihan oleh MPR dalam sidang paripurna.

Tata Cara Pemilihan Wapres di MPR

Berikut tahapan sesuai Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR:

1. MPR Menjadwalkan Sidang Pemilihan

   Setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, pimpinan MPR segera menggelar rapat gabungan paling lambat 3 x 24 jam untuk menetapkan waktu sidang paripurna pemilihan. Jadwal disusun dengan memperhitungkan batas maksimal 60 hari sejak kekosongan terjadi. Keputusan rapat diberitahukan kepada presiden—mencakup jadwal sidang dan persyaratan calon—paling lambat 3 x 24 jam setelah rapat selesai.

2. Presiden Menyerahkan Dua Kandidat

   Presiden menyiapkan dan mengajukan dua nama calon wakil presiden berikut dokumen pemenuhan persyaratan pencalonan. Usulan disampaikan ke pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan. Kedua kandidat selanjutnya menjalani pemeriksaan administrasi oleh MPR.

3. Dokumen Diperiksa Tim Verifikasi

   MPR membentuk tim verifikasi melalui rapat gabungan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan. Komposisinya maksimal 5 persen dari jumlah anggota MPR, dengan keterwakilan fraksi dan DPD secara proporsional. Sesuai Pasal 137, pemeriksaan dilakukan paling lama tujuh hari sejak presiden menyerahkan dokumen; tim verifikasi dapat membentuk tim ahli. Jika ditemukan kekurangan, pimpinan MPR meminta presiden melengkapi, dengan batas waktu perbaikan paling lambat empat hari sebelum sidang. Pemeriksaan bisa diperpanjang hingga 1 x 24 jam jelang sidang, dan jadwal sidang dapat diubah sepanjang tidak melampaui tenggat 60 hari konstitusional.

4. Pemungutan Suara Oleh Anggota MPR

   Setelah verifikasi selesai dan kedua kandidat dinyatakan memenuhi syarat, MPR menetapkan keduanya sebagai calon yang dapat dipilih dalam sidang paripurna. Tiap calon menyatakan kesediaannya, lalu anggota MPR memberikan suara. Kandidat dengan suara terbanyak dinyatakan terpilih. Jika suara berimbang, pemungutan suara diulang satu kali. Bila kembali imbang, presiden memilih salah satu dari dua kandidat.

5. Penetapan dan Pelantikan

   Hasil pemungutan suara dicatat dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan MPR dan para saksi. MPR kemudian menetapkan kandidat terpilih melalui Ketetapan MPR. Wakil presiden terpilih dilantik dalam sidang paripurna sesuai tata cara pelantikan yang berlaku. Setelah pelantikan, wakil presiden terpilih menjalankan tugas hingga berakhirnya sisa masa jabatan pemerintahan.