Pengawasan Kinerja

DPRD Kota Samarinda memperketat pengawasan WFH ASN, menekankan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini bukan liburan, melainkan tuntutan profesionalisme yang harus dipertahankan.

Kantor Imigrasi Palangka Raya memastikan layanan keimigrasian tetap normal dan tidak terganggu, bahkan dengan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN tertentu. Masyarakat tak perlu khawatir.

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah daerah menyusun skema WFH ASN secara detail untuk memastikan produktivitas dan kinerja birokrasi tetap optimal di tengah tantangan adaptasi kerja jarak jauh.

Wakil Ketua DPRD Depok menekankan pentingnya menjaga layanan publik optimal di lingkungan Pemerintah Kota Depok, meskipun skema kerja WFH diterapkan setiap Kamis, demi memastikan masyarakat tetap terlayani dengan baik.