Efisiensi Energi

Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan bahwa efisiensi energi adalah instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung agenda transisi energi di Indonesia. Langkah ini juga krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan kebijakan WFH di Kompleks Parlemen berhasil dilaksanakan, menunjukkan komitmen efisiensi energi dan mendukung program KemenPANRB untuk transformasi manajemen ASN.

Gubernur Wayan Koster resmi memberlakukan kebijakan WFH Bali setiap Jumat mulai 10 April 2026, namun unit layanan dan pejabat tertentu dikecualikan demi menjaga pelayanan publik tetap optimal dan efisiensi energi.

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah mulai berlaku, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan Kinerja ASN WFH Jateng tidak boleh menurun demi menjaga pelayanan publik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, namun layanan publik dipastikan tetap berjalan penuh. Kebijakan WFH Kemenimipas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

Universitas Indonesia (UI) resmi menerapkan Kebijakan WFO WFH sebagai langkah strategis. Kebijakan ini bertujuan mendukung transformasi budaya kerja nasional, sekaligus mendorong efisiensi energi tanpa mengurangi kualitas layanan dan kinerja.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat untuk membiasakan diri hemat energi melalui langkah-langkah kecil hingga transisi ke kendaraan listrik, demi menjaga pasokan energi dan lingkungan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pelayanan publik Kemenperin tetap optimal, bahkan dengan penerapan WFH ASN setiap Jumat, demi menjaga kualitas layanan dan iklim investasi.

Pemerintah Kota Tangerang mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) perdana, namun memastikan kualitas pelayanan publik tidak akan berkurang. Simak bagaimana Pemkot Tangerang menjaga optimalisasi layanan di tengah efisiensi energi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bukan akibat krisis, melainkan upaya membudayakan hidup hemat dan efisiensi sumber daya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Simak instansi mana saja yang dikecualikan dari WFH ASN Sumsel ini.

Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, memastikan penerapan WFH setiap Jumat bagi ASN administratif tidak akan mengganggu layanan publik, sekaligus mendukung efisiensi energi dan peningkatan kinerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berkolaborasi dengan BPI Danantara dan Kemendagri untuk menggalakkan kampanye pengelolaan energi di BUMN dan BUMD, termasuk melalui imbauan WFH, demi ketahanan energi nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan WFH karyawan swasta satu hari seminggu bersifat imbauan, diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan demi menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Banten tengah mengembangkan Aplikasi Pemantauan ASN WFH Banten untuk memastikan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap optimal saat bekerja dari rumah setiap Jumat, sekaligus menekan konsumsi energi.

Pemerintah Malaysia resmi memberlakukan kebijakan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026. Langkah ini bertujuan mengurangi penggunaan bahan bakar dan menjaga keberlanjutan energi.

Pemerintah Kota Semarang segera terapkan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH Semarang ini bertujuan efisiensi energi tanpa mengorbankan kualitas layanan masyarakat.

Pemerintah Kota Cirebon sedang finalisasi aturan WFH ASN yang akan berlaku pekan depan, dengan fokus pada efisiensi energi dan penyesuaian kebijakan pusat untuk optimalisasi kinerja.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya segera mengkaji ulang aturan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya sebagai langkah strategis menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mendukung kebijakan pemerintah pusat.