Silmy Karim

PN Jakpus menetapkan jadwal sidang perdana Silmy Karim terkait izin tinggal WNA. Ada delapan terdakwa dalam lima berkas.

KPK mengungkap setoran Silmy Karim kepada dosen pembimbing S3 dan menelusuri penggunaannya, termasuk sumbangan ke kampus.

KPK melimpahkan Tahap II kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim ke JPU. Budi Prasetyo membeberkan langkah berikutnya.

KPK mendalami dugaan setoran rutin saat bimbingan S3 di UB yang melibatkan Silmy Karim dan Bagus Bramantyo. Seorang dosen diperiksa. Ini penjelasan KPK.

Kuasa hukum menyebut tak akan mengajukan lagi dan beralih ke pokok perkara.

PN Jaksel menolak praperadilan Silmy Karim terhadap KPK. Hakim menyebut sejumlah syarat penggeledahan telah dipenuhi. Begini rinciannya.

Putusan tersebut akan menentukan permohonan Silmy terkait penetapan dirinya sebagai tersangka pemerasan WNA serta penyitaan aset.

KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan akademisi UB, Romy Hermawan, terkait kasus Silmy Karim. Lembaga ini juga mengincar aliran uang. Apa fokus penyidik?

Silmy Karim menggugat sahnya penyitaan KPK lewat praperadilan di PN Jaksel terkait izin tinggal WNA. Sidang perdana digelar 14 September 2026.

Perpanjangan penahanan tersebut berlaku selama 30 hari, terhitung mulai 2 September hingga 1 Oktober 2026.

KPK menyita aset Rp150 miliar terkait kasus pemerasan Silmy Karim. KPK juga menelusuri asal-usul aset yang banyak diatasnamakan pihak lain.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

KPK mengungkap adanya komunikasi antara Silmy Karim dan Direktur Parq Ubud, Andrej Frey. Informasi tersebut kini didalami penyidik.

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan diperiksa KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Agus mengaku tidak mau ikut campur dalam memberikan petunjuk terhadap Silmy.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Posisi Wakil Menteri Imipas akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan, sementara tugas kementerian dinilai tetap berjalan dengan baik dan normal.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

Di atas bak truk, beberapa kendaraan roda dua tampak ditutupi terpal abu-abu. Dari sela-sela penutup itu terlihat bentuk sepeda motor besar atau moge.