Kubu Silmy Karim Nilai Ada Pergeseran Perkara dari OTT ke Pemerasan

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan membacakan putusan sela dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA), Kamis (12/11/2026).

Menjelang sidang tersebut, tim penasihat hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap nota keberatan atau eksepsi yang mereka ajukan.

Penasihat hukum Silmy, Soleman B. Ponto, menyebut terdapat perubahan dalam konstruksi perkara yang disampaikan jaksa. Menurut dia, hal itu terlihat dari pernyataan JPU yang menyebut tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya.

"Lanjut atau tidak, paling tidak kami sudah bisa lihat ada kebimbangan, perubahan, atau ada pergeseran dari tertangkap tangan menjadi pemerasan dan gratifikasi," ujar Soleman, Rabu (11/11).

Soleman menilai pernyataan tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus dalam penanganan perkara. Sebab, sejak awal kasus ini ramai diberitakan seolah-olah Silmy terjaring OTT.

“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” ujar Soleman.

Dia mengatakan, dalam persidangan, JPU justru menyatakan bahwa tidak adanya peristiwa tangkap tangan tidak memengaruhi tuntutan terhadap Silmy. Jaksa, kata dia, kini lebih menitikberatkan dakwaan pada dugaan pemerasan.

“Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi penuntut umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan,” tambahnya.

Atas dasar itu, pihak Silmy mempertanyakan perubahan pokok perkara yang disampaikan jaksa. Soleman menilai informasi mengenai OTT yang sebelumnya disampaikan secara luas kepada publik perlu diuji kembali dalam persidangan.

“Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti," ujarnya.

Sementara itu, advokat Abdul Gafur Sangaji menyoroti tanggapan JPU dari sisi materi dakwaan. Menurut dia, jawaban jaksa pada dasarnya hanya mengulang uraian dalam surat dakwaan.

Gafur menyebut JPU mengakui bahwa perbuatan Silmy belum diuraikan secara komprehensif dan masih harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara.

Dia juga menyoroti pengakuan JPU bahwa Silmy tidak termasuk pihak yang dikaitkan dengan angka Rp 168,9 miliar. Dalam dakwaan, Silmy disebut menerima Rp 1,2 miliar dari perkara tersebut.

Gafur menilai jaksa terlalu dini menyimpulkan unsur pemerasan dan gratifikasi telah terpenuhi, padahal proses pembuktian belum dimulai.

"Kita saja belum masuk ke dalam tahap pembuktian,” ujar Gafur.

Silmy Didakwa Peras Pemohon Rp 168,9 Miliar

Sebelumnya, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Total nilai pemerasan dalam perkara tersebut mencapai Rp 168,9 miliar.

Jaksa KPK menyebut praktik tersebut turut memperkaya Silmy secara pribadi dan sejumlah pihak lainnya. Dalam dakwaan, Silmy disebut menerima uang sebesar Rp 1,2 miliar.

Selain itu, Silmy didakwa memperkaya Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam sebesar Rp 500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra sebesar Rp 6.532.584.769 atau sekitar Rp 6,53 miliar.

Pihak lain yang disebut diperkaya adalah Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji sebesar Rp 2.881.871.025 atau sekitar Rp 2,88 miliar serta Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo sebesar Rp 4.245.542.862 atau sekitar Rp 4,24 miliar.

Jaksa juga menyebut Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi menerima aliran dana yang memperkaya dirinya sebesar Rp 16.307.366.374 atau sekitar Rp 16,30 miliar. Sementara itu, Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah didakwa diperkaya sebesar Rp 50.965.111.560 atau sekitar Rp 50,96 miliar.

Dalam dakwaannya, JPU menyatakan Silmy bersama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum serta menyalahgunakan kewenangan. Perbuatan itu disebut dilakukan saat Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Jaksa menyebut Silmy dan para terdakwa lainnya memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dalam praktik pemerasan tersebut.

Tak hanya itu, JPU KPK juga mendakwa Silmy menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi tersebut terdiri atas uang sebesar Rp 2,5 miliar dan kepemilikan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy dengan nilai mencapai Rp 31,3 miliar.