BEM Se-Sumsel Beri Kartu Merah untuk Prabowo-Gibran, Soroti Isu Indonesia Bangkrut

Ratusan mahasiswa hari ini menggelar aksi demp di depan gedung DPRD Sumsel, Palembang.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara se-Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel, Palembang, Senin(15/6). Massa memberikan kartu merah terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran dengan banyak pertimbangan.

Koordinator Aliansi BEM Nusantara se-Sumsel Ilham mengungkapkan, kartu merah tersebut diberikan karena berbagai kebijakan dan kinerja pemerintahan dinilai belum memenuhi harapan masyarakat serta masih jauh dari kondisi yang dianggap ideal. Kepemimpinan saat ini perlu dievaluasi karena belum memberikan perubahan bagi Indonesia.

"Kepada pak Prabowo, kami kirimkan kartu merah dari Provinsi Sumsel untuk bapak dan wakil bapak, Gibran," ungkap Koordinator Aliansi BEM se-Sumsel Ilham.

Kelangkaan Solar di Sumsel

Menurut Ilham, aksi mahasiswa kali ini menyoroti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang dinilai dilakukan secara mendadak tanpa penjelasan yang memadai kepada masyarakat. Kebijakan ini sangat ironis mengingat Sumsel merupakan daerah kaya sumber daya minyak dan gas (migas), tetapi masih kerap menghadapi persoalan kelangkaan BBM.

"Saat ini di Sumsel terjadi kelangkaan solar, sementara stok Pertalite juga mulai sulit ditemukan. Ini terasa seperti skema yang berulang kembali di mana saat Pertamax dinaikkan, Pertalite disubsidi pada nantinya pertalite hilang dari republik ini," kata dia.

Massa menilai banyak kebijakan pemerintah yang justru membuat ekonomi rakyat memberatkan masyarakat kecil, mulai dari kenaikan harga bahan pokok imbas kenaikan BBM. Massa juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu dievaluasi. Mahasiswa menilai pemerintah perlu meninjau kembali efektivitas program tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.

"MBG sudah gagal dan pemerintah harus mengevaluasinya bahkan dihentikan karena tidak efektif dan malah pemborosan APBD dan ladang korup," ungkap Korlap Ilham.



Ruang Demokrasi Harus Tetap Dijaga

Menurut mahasiswa, banyak program Presiden Prabowo Subianto yang berjalan serampangan. Mulai dari Koperasi Merah Putih yang tak kunjung memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Masyarakat mana yang mau berbelanja di koperasi merah putih," kata massa.

Kemudian, massa turut menyinggung isu Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berpendapat, serta penanganan demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai ruang demokrasi harus tetap dijaga dan aspirasi publik tidak boleh dibatasi.

"Presiden kita pelanggar HAM berat, wakil presiden kita anak haram konstitusi. Mereka pergi ke berbagai belahan dunia dengan uang pajak yang dibayarkan orang tua kita," kata dia.

Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie yang menerima massa aksi menyebut bahwa seluruh tuntutan mahasiswa tersebut akan disampaikan langsung ke pemerintah pusat termasuk DPR RI. Ia juga menawarkan perwakilan mahasiswa untuk ikut langsung menyerahkan seluruh tuntutan mereka.

Menurut Andie, penetapan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, tuntutan akan disampaikan ke pusat karena bukan wewenang daerah.

"Ada kewenangan yang memang berada di tingkat pusat. APBN adalah kewenangan presiden dan pemerintah pusat. Namun aspirasi yang disampaikan mahasiswa hari ini akan kita perjuangkan bersama-sama," kata Andie.