Terjaga 2,5% di 2025: Bagaimana BI dan TPID Perkuat Pengendalian Inflasi Pangan Kalimantan?

Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Kalimantan kini memperkuat kolaborasi strategis. Sinergi ini bertujuan utama untuk mengendalikan laju inflasi, khususnya pada sektor pangan yang menjadi perhatian utama.

Upaya konkret tersebut diwujudkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang terus diperkuat. Program ini dirancang untuk mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan di tingkat regional.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menegaskan pentingnya kolaborasi ini. Ia menyatakan bahwa sinergi dan inovasi adalah kunci untuk mencapai stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

GNPIP Wilayah Kalimantan 2025 mengusung tema "Inovasi Produksi dan Penguatan Kapasitas Petani untuk Mendukung Akselerasi Program Swasembada Pangan". Program ini berfokus pada menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga komoditas pangan.

Salah satu program strategisnya adalah menjaga kesinambungan pasokan dan distribusi. Ini dilakukan melalui optimalisasi serta perluasan kerja sama antar daerah (KAD). Selain itu, pemberian subsidi ongkos angkut bersinergi dengan BUMN Logistik juga menjadi bagian penting.

Program lain yang diusung adalah mendukung pemenuhan kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi strategis antara mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Perum Bulog, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Penguatan kapasitas dan fasilitasi sarana prasarana juga diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta Kelompok Tani (Poktan) binaan Bank Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menyampaikan bahwa penyelenggaraan GNPIP adalah bentuk komitmen serius. Ini menunjukkan kerja sama TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Wilayah Kalimantan dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Inflasi Kalimantan pada Agustus 2025 berhasil terjaga dalam sasaran 2,5±1 persen. Pencapaian ini berkat kolaborasi erat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID. Mereka bekerja sama dalam menjaga pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi.

Muhidin juga menekankan perlunya penguatan strategi jangka pendek dan panjang. Terobosan seperti padi apung dan Haruan Estate/kampung gabus diusulkan sebagai solusi adaptif. Inisiatif ini juga bertujuan untuk diversifikasi pangan di Kalimantan.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong pengendalian inflasi pangan. Sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia menjadi kunci melalui strategi 4K.

Strategi 4K yang diimplementasikan meliputi operasi pasar atau gerakan pangan murah yang telah dilaksanakan ribuan kali di seluruh Indonesia. Selain itu, penyaluran beras SPHP sebesar 1,1 juta ton hingga akhir tahun juga menjadi fokus.

Perluasan akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian dan Kredit Usaha Alsintan turut memperkuat upaya ini. Stimulus daya beli masyarakat berupa bantuan pangan dan diskon transportasi juga diberikan.

Upaya lain termasuk perluasan kerja sama antar daerah (KAD) yang difasilitasi BUMN logistik dan pemanfaatan kapal Pelni untuk distribusi pangan. Penguatan teknologi budidaya, smart farming, mekanisasi pertanian, dan sarana pascapanen seperti cold storage dan resi gudang juga dioptimalkan.

Pemerintah juga melakukan antisipasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan pemantauan ketat harga bahan pangan strategis. Intensifikasi operasi pasar serta memastikan kelancaran distribusi dengan ketersediaan armada yang cukup menjadi prioritas.

Sumber: AntaraNews