Mendagri Apresiasi Komisi II DPR RI Dukung Penguatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI dalam upaya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan.

"Nah dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya Panja, Panitia Kerja," ujar Mendagri kepada awak media usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat DPR RI dengan agenda pembahasan hasil kunjungan Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Mendagri menjelaskan, Tim Panja Komisi II DPR RI telah meninjau sejumlah titik di wilayah perbatasan Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menegaskan pentingnya keberadaan BNPP sebagai badan yang mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan. Peran tersebut mencakup penyelesaian sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme.

"Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain," kata dia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat kompleks, baik di darat maupun di laut. Untuk perbatasan darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Adapun di laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara.

Mengingat besarnya peran tersebut, lanjut Mendagri, Komisi II DPR RI mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih imperatif. Menurutnya, fungsi koordinasi yang selama ini diemban BNPP kerap menghadapi tantangan karena masing-masing kementerian/lembaga memiliki fokus dan kewenangan tersendiri.

"Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah," sambung Mendagri.

Kolaborasi Antar-Kementerian dan Lembaga

Di sisi lain, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Mendagri menegaskan bahwa kolaborasi antarkementerian/lembaga dan seluruh pihak terkait menjadi kunci percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Karena itu, ia menyambut baik rencana Komisi II DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan melibatkan berbagai komisi di DPR RI guna mengoptimalkan peran kementerian/lembaga dalam memperkuat kawasan perbatasan.

"Pansus khusus daerah perbatasan karena melibatkan K/L, kementerian/lembaga yang ada di komisi-komisi lain … Sehingga otomatis menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, masalah-masalah jalan, logistik, perbatasan, sengketa misalnya ya antardaerah, pembangunan pasar, pembangunan macam-macam lah, sekolah, pendidikan ya, itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok rame-rame oleh semua kementerian/lembaga ketika pansus yang mengumpulkan," tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman beserta jajaran, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta pihak terkait lainnya.