Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Pemerintah menargetkan sebanyak 400 ribu rumah dapat dibedah melalui program serupa pada tahun ini.

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, termasuk di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pertahanan nasional.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menargetkan **Renovasi 1.000 RTLH Sitaro** di Sulawesi Utara, menegaskan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat p

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Perumahan Rakyat di Minahasa, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Indonesia menargetkan renovasi rumah perbatasan sebanyak 15.000 unit di wilayah perbatasan dan terpencil, sebuah langkah signifikan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mendagri memastikan Program 3 Juta Rumah bagi MBR yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di seluruh daerah

Mendagri menjelaskan, Kementerian PKP memiliki program penanganan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat.

Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memperbarui metodologi Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Maritim (IPKP) 2026 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, menarik perhatian pada potensi pembangunan berkelanjutan.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menekankan pentingnya Sinergi Pembangunan Kawasan Perbatasan melalui koordinasi pusat-daerah untuk percepatan kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mempercepat penataan ruang di wilayah eks OBP Simantipal dan Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, demi kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Mendagri mengingatkan ASN Kemendagri dan BNPP agar terus membantu Pemda serta Kementerian/Lembaga, terutama dalam menjalankan program prioritas Presiden.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kalimantan Barat mengalami lonjakan signifikan pelintas dari Malaysia menjelang Lebaran 2026, dengan 1.510 orang masuk pada H-2 Idul Fitri 1447 Hijriah, menunjukkan kesiapan layanan perbatasan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memastikan penguatan layanan dan pengawasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas jelang Lebaran, menjamin kelancaran Layanan Lintas Batas Entikong.