Mendagri dan Menteri PKP Luncurkan Bedah Rumah BSPS di Wilayah Maluku-Bali-Nusra

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Surabaya, menandai peningkatan signifikan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri PKP Maruarar Sirait meluncurkan Program BSPS 2026 di Bangkalan, Madura, dengan alokasi besar untuk perbaikan rumah layak huni dan dorong ekonomi daerah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 3.107 rumah untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua Barat Daya tahun ini, sebuah peningkatan signifikan yang bertujuan mendorong ekonomi lokal dan meningkatkan kual

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan.

Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, berhasil memperjuangkan 500 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Bengkulu untuk tahun 2026. Simak target selanjutnya dalam upaya peningkatan kualitas hunian layak.

Pada tahun ini sudah ada 45.000 rumah tidak layak huni yang telah direnovasi dan di tahun depan rencananya ada 400.000.

Kolaborasi ini menargetkan ribuan rumah tak layak huni (RTLH) di Maluku Utara agar segera mendapatkan perbaikan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan Program BSPS adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, dengan target perbaikan rumah tidak layak huni yang signifikan pada 2026.

Berdasarkan data, sebanyak 26,9 juta rumah warga yang tidak layak huni.

Fitrah mengatakan, penyaluran dana bedah rumah itu akan tersebar di berbagI penjuru wilayah Tanah Air, khususnya di 24 provinsi.

Sebanyak 13 Kepala Keluarga di Kepulauan Seribu menerima bantuan bedah rumah dari Baznas-Bazis, mengubah hunian tak layak menjadi nyaman. Simak detail program yang rutin dijalankan ini!

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperkuat daerah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel.

Operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut mencakup 530 unit di Jawa Timur yang tersebar di tujuh kabupaten dan 531 unit di Jawa Tengah yang tersebar di 8 kabupaten.

Kegiatan KPPD ini mengusung tema 'Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045'.

Tito mengingatkan, kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah pusat.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemulihan rumah ibadah menjadi perhatian serius pemerintah.

Dari 33 kabupaten/kota penerima Program BSPS di Sumut, Kabupaten Humbahas memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah.