Menteri PKP Tinjau Lokasi BSPS di Surabaya, Program Bedah Rumah Melonjak Signifikan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Surabaya, menandai peningkatan signifikan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan peninjauan langsung lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan penting ini berlangsung pada hari Minggu, 3 Mei 2026, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian warga.

Program BSPS di Jawa Timur pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Total penerima bantuan mencapai 33 ribu kepala keluarga (KK), angka ini naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3.000 unit. Peningkatan ini mencerminkan perluasan jangkauan program dan kebutuhan mendesak akan perbaikan hunian di wilayah tersebut.

Setiap penerima program BSPS mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah. Rincian alokasi dana tersebut adalah Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan, sementara Rp2,5 juta sisanya dialokasikan untuk upah tenaga kerja. Bantuan finansial ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memperbaiki kondisi rumah mereka.

Peningkatan Signifikan Program BSPS di Jawa Timur

Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti lonjakan jumlah penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Timur. “Peningkatannya sangat besar, tahun lalu 3.000, sekarang di Jawa Timur mencapai 33.000 rumah,” kata Maruarar saat meninjau lokasi di Surabaya, Minggu. Angka ini menunjukkan respons positif pemerintah terhadap kebutuhan perumahan layak.

Program BSPS merupakan wujud nyata pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hunian layak, aman, dan nyaman. Bantuan ini difokuskan pada penyediaan bahan bangunan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah. Pendekatan ini memastikan masyarakat tetap memiliki peran aktif dalam proses perbaikan hunian mereka.

Dari total penerima BSPS di Jawa Timur, sekitar 1.200 kepala keluarga (KK) berasal dari Kota Surabaya. Lebih dari separuh penerima di Surabaya, atau sekitar 600 KK, telah berhasil terverifikasi hingga awal Mei. Proses verifikasi ini akan terus dipercepat agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

BSPS Dorong Pergerakan Ekonomi Lokal dan Penyerapan Tenaga Kerja

Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian. Program ini juga memiliki dampak besar dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Pembangunan rumah secara swadaya membuka peluang kerja bagi warga sekitar.

Dengan asumsi bahwa setiap pembangunan rumah melibatkan tiga orang pekerja, maka program BSPS berpotensi menyerap hingga 99 ribu tenaga kerja. “Kalau 33 ribu rumah dikerjakan tiga orang, berarti hampir 99 ribu tenaga kerja terlibat. Ini dampaknya besar terhadap ekonomi,” ujarnya. Angka ini menunjukkan kontribusi signifikan program terhadap pengurangan angka pengangguran.

Penyediaan material bangunan juga turut memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) di sektor konstruksi. Dana sebesar Rp17,5 juta yang dialokasikan untuk material akan berputar di pasar lokal, menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Ini menjadikan BSPS sebagai program yang holistik dalam pengembangan masyarakat.

Sinergi Program Pemberdayaan Ekonomi dan Dukungan Pemerintah Daerah

Selain meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Menteri PKP juga aktif menyosialisasikan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNM Mekar menjadi fokus utama. Inisiatif ini secara khusus menyasar pelaku usaha ultra mikro, dengan prioritas pada kaum perempuan.

Maruarar Sirait mengapresiasi ketangguhan perempuan di Surabaya yang berhasil menopang ekonomi keluarga melalui usaha kecil. Banyak dari mereka memiliki penghasilan berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Pemberdayaan ini menunjukkan potensi besar kaum perempuan dalam memajukan perekonomian.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, turut hadir dan mengawal penyaluran program. Ia mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai pro-rakyat, termasuk target pembangunan tiga juta rumah yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan BSPS yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso juga hadir dalam kegiatan peninjauan ini. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program BSPS berjalan lancar dan tepat sasaran. Dukungan ini krusial untuk keberhasilan program.

Sumber: AntaraNews