Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Program Bedah Rumah di Bantul, Targetkan Perbatasan

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja penting. Keduanya meninjau langsung penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai Program Bedah Rumah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (05/6).

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi rumah warga yang akan menerima bantuan. Rombongan pejabat meninjau sebuah rumah yang masih berdinding anyaman bambu lapuk dan berlantaikan tanah, menunjukkan urgensi program ini. Kondisi rumah tersebut sangat memprihatinkan dan belum pernah tersentuh bantuan sejak tahun 1984.

Selain peninjauan, kunjungan ini juga menjadi momen peresmian simbolis pelaksanaan Program BSPS di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini tidak hanya fokus pada perdesaan dan perkotaan, namun juga secara khusus menyasar daerah perbatasan sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan nasional.

Kondisi Rumah Tak Layak Huni di Bantul

Dalam peninjauan di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, rombongan Mendagri dan Menteri PKP menyaksikan langsung kondisi rumah salah satu penerima bantuan. Rumah tersebut menunjukkan tanda-tanda kerusakan parah, dengan dinding anyaman bambu yang telah lapuk dan lantai yang masih berupa tanah.

Struktur fondasi rumah yang hanya berupa barisan batu tanpa semen mengindikasikan ketidakstabilan dan ketidakamanan bangunan. Penghuni rumah telah menempati tempat tinggal tersebut sejak tahun 1984 tanpa pernah menerima bantuan perbaikan.

Penerima bantuan ini juga tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menegaskan statusnya sebagai keluarga yang membutuhkan. Mendagri Tito Karnavian menyatakan, "Kami bersyukur karena rumah tersebut akan segera dibangun melalui Program BSPS. Alhamdulillah."

Perluasan Sasaran Program Bedah Rumah

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Program Bedah Rumah tidak hanya menyasar rumah tidak layak huni di perdesaan dan perkotaan. Program ini juga diperluas untuk mencakup rumah-rumah di daerah perbatasan Indonesia.

Kebijakan ini bukan semata-mata untuk pemerataan pembangunan, melainkan juga memiliki tujuan strategis. Pembangunan rumah di daerah perbatasan diharapkan dapat memperkuat pertahanan negara melalui peningkatan rasa cinta tanah air masyarakat setempat.

Menteri PKP Maruarar Sirait telah mengalokasikan 15.000 unit bantuan untuk daerah perbatasan, mencakup lebih dari 40 kabupaten yang selama ini mungkin jarang tersentuh program serupa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan dan penguatan wilayah terluar.

Dampak dan Implementasi Program BSPS

Mendagri Tito Karnavian menceritakan pengalamannya bersama Menteri PKP mengunjungi rumah tidak layak huni di daerah perbatasan, termasuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang baru-baru ini diterjang banjir bandang. Ia menambahkan, "Kena banjir bandang ratusan rumah rusak. Itu sudah kita datangin dan program itu (BSPS) hampir 600-an rumah di sana, sekarang [pelaksanaan programnya] lagi jalan."

Di Sitaro, Program BSPS telah membantu hampir 600 unit rumah yang rusak akibat banjir bandang, dan pelaksanaannya sedang berjalan. Ini menunjukkan respons cepat pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak bencana.

Selain peninjauan fisik di Bantul, rombongan juga berdialog secara virtual dengan sejumlah penerima bantuan BSPS di seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini diakhiri dengan peresmian simbolis pelaksanaan Program BSPS di DIY, menandai dimulainya upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Peninjauan ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya, menunjukkan dukungan lintas lembaga terhadap program ini.

Sumber: AntaraNews