Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Progres Program Perumahan Rakyat di Minahasa

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Perumahan Rakyat di Minahasa, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, melakukan peninjauan terhadap progres realisasi sejumlah program perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Jumat (10/4). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Salah satu lokasi utama yang menjadi fokus peninjauan adalah perumahan subsidi di Perumahan Subsidi Jaya Chidaatma Home Koka, Kabupaten Minahasa. Peninjauan ini merupakan bentuk perhatian besar Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat kecil, sebagaimana disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga berdialog langsung dengan para pengembang dan penghuni di kawasan perumahan. Mendagri bersama Menteri PKP dan Kepala BPS menyerap aspirasi guna mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam pelaksanaan program perumahan.

Optimalisasi Program Perumahan Rakyat di Minahasa

Kunjungan Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Perumahan Subsidi Jaya Chidaatma Home Koka di Kabupaten Minahasa menjadi sorotan utama. Peninjauan ini secara spesifik menyoroti program rumah subsidi yang merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara khusus menugaskan Menteri PKP Maruarar Sirait untuk mengawal program ini. Tito menegaskan perannya dalam membantu mempermudah berbagai peraturan agar implementasi program dapat berjalan lebih lancar. “Bapak Presiden Prabowo menugaskan Pak Ara (Menteri PKP) spesifik ini dan saya membantu. Membantu beliau dengan berbagai peraturan-peraturan yang dipermudah, sehingga lebih mudah,” kata Tito.

Tito berharap program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat. Ia menekankan bahwa upaya membantu masyarakat kurang mampu melalui program perumahan ini tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah. “Bagi kami adalah ibadah. Membantu masyarakat yang kurang mampu, dengan hati yang tulus, itulah ibadah. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Kemudahan Perizinan dan Dampak Ekonomi Lokal

Dalam dialognya dengan pengembang dan penghuni, Mendagri Tito Karnavian bersama rombongan menyoroti layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Isu perizinan ini menjadi krusial untuk mempercepat pembangunan dan kepemilikan rumah bagi MBR.

Mendagri menekankan pentingnya optimalisasi layanan tersebut melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Ia melihat MPP sebagai solusi efektif untuk menyederhanakan proses perizinan. “Mal Pelayanan Publik itu sangat-sangat bermanfaat untuk percepatan izin ini. Karena kalau di Mal Pelayanan Publik itu harus dibuat outlet PBG, BPHTB,” jelas Mendagri.

Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan yang menggratiskan perizinan PBG dan BPHTB bagi MBR. Kebijakan ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil, sekaligus upaya mendorong pemerataan akses hunian.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan kepada pemerintah daerah bahwa kebijakan gratis ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan rumah akan berdampak pada peningkatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. “Ini kalau tanah ini kosong, kemarin kan kosong, hanya bayar pajak bumi aja, tapi kalau dibangun rumah begini mulai tahun depan selanjutnya dia bayar dua macam, pajak bumi dan bangunan. Makin banyak terbangun rumah, makin banyak PAD,” kata Tito.

Dukungan Berkelanjutan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Setelah meninjau program rumah subsidi, Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Tempang Dua, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan.

Di Desa Tempang Dua, rombongan meninjau langsung calon penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini dirancang untuk membantu masyarakat memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya dengan dukungan stimulan dari pemerintah. Selain itu, rombongan juga menyaksikan simulasi tender rakyat, sebuah mekanisme yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengadaan bahan bangunan.

Inisiatif ini menegaskan kembali fokus pemerintah pada keberlanjutan dan pemerataan akses perumahan yang layak. Melalui berbagai program dan kebijakan yang memihak MBR, pemerintah berupaya mewujudkan target penyediaan hunian yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber: AntaraNews