Mal Pelayanan Publik

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memfasilitasi kerja sama antara pedagang dan Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasar, sekaligus memudahkan akses distribusi barang pokok bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengintensifkan penguatan sistem Perizinan Satu Pintu secara terintegrasi guna memberantas praktik pungutan liar dan mengoptimalkan iklim investasi di daerahnya.

Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.

Nuntjik datang ke MPP Gowa untuk mengurus surat perpindahan domisili di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung bersama Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Bangka Tengah memperkuat sinergi layanan publik demi pelayanan yang lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

Dinas Dukcapil Kota Depok kini menerapkan kerja hybrid setiap Kamis, menggabungkan WFH dan WFO. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Kupang dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mempererat sinergi dalam upaya pencegahan TPPO dan peningkatan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik, guna melindungi warga dan memudahkan akses masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin sedang menggodok aturan baru untuk mempermudah Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), memastikan proses yang lebih sederhana dan transparan bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membangun dua Mal Pelayanan Publik Bogor di wilayah barat dan timur, bertujuan mendekatkan layanan serta memicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Kini terdapat 296 MPP di seluruh Indonesia dari total 508 kabupaten/kota dan satu provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Semarang diakui Komisi II DPR RI sebagai percontohan nasional. Temukan bagaimana 124 layanan digitalnya mengubah birokrasi dan menjadi inspirasi bagi daerah lain!

Mal Pelayanan Publik Temanggung sukses memangkas waktu pengurusan perizinan dan meraih indeks kepuasan masyarakat 93%, menawarkan kemudahan akses layanan di satu lokasi.

Mendagri mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan menghadirkan berbagai layanan dalam satu tempat.