Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Kebijakan PBG dan BPHTB bagi MBR

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau langsung Program 3 Juta Rumah di Tomohon, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Perumahan Rakyat di Minahasa, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Mendagri memastikan Program 3 Juta Rumah bagi MBR yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di seluruh daerah

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat.

Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.

Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto tengah mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, untuk itu dia meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif.

Mendagri berharap Pemprov Jateng dapat menggencarkan sosialisasi mengenai pembebasan retribusi PBG bagi MBR.

Mendagri menyoroti masih ada tiga kabupaten/kota di Jatim yang belum memiliki MPP, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi pembebasan retribusi perumahan, BPHTB, dan PBG bagi warga berpenghasilan rendah. Mengapa banyak yang belum tahu?

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah gencar sosialisasi pembebasan PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mengapa fasilitas penting ini masih minim pemanfaatan?

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel.

Ribka mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan fasilitasi penanganan konflik sosial yang sebelumnya terjadi di Wamena.

Pemda bersama aparat kepolisian terus melakukan pendataan dan pengaturan kebutuhan warga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Kemendagri RI mendorong percepatan Raperdasus Pelarangan Perang Suku di Papua Pegunungan. Langkah ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat untuk mencegah konflik berulang dan menciptakan stabilitas daerah.

Kementerian Dalam Negeri bersama Garuda TV akan menyelenggarakan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, sebuah penghargaan untuk pemda yang inovatif dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan nasional.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.