Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah, Begini Hasilnya

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

Mendagri Tito menegaskan APBD sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Polri jangan boros belanja. Perjalanan dinas cukup 2 kali.

Menteri Dalam Negeri memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas daerah dan mengendalikan inflasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Simak bagaimana Peran Mendagri memastikan pembangunan berkelanjutan dan program prioritas nasional tetap berjalan

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah tidak sendiri dalam menghadapi kebijakan Pengalihan TKD. Pusat siap membantu daerah yang kesulitan, mendorong efisiensi keuangan.

Tomsi meminta Sekda dan Bappeda mulai merancang program di daerah, agar selaras dengan program pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan tiga instruksi penting kepada sekretaris daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di seluruh wilayah.

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya tegaskan kekompakan kawal kebijakan Pengalihan TKD. Bukan pemangkasan, tapi dorongan fiskal daerah lebih sehat. Bagaimana strategi pemerintah pusat?

Dalam arahannya, Mendagri mengingatkan agar jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Mendagri menekankan, keberhasilan implementasi program strategis nasional sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan dukungan dari Pemda.

Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik.

Pertama, Mendagri menekankan agar Perpukadesi tidak terlibat dalam politik praktis.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih National Governance Awards (NGA) 2026 atas komitmen kuat mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut mencakup 530 unit di Jawa Timur yang tersebar di tujuh kabupaten dan 531 unit di Jawa Tengah yang tersebar di 8 kabupaten.

Kegiatan KPPD ini mengusung tema 'Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045'.

Tito mengingatkan, kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah pusat.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemulihan rumah ibadah menjadi perhatian serius pemerintah.

Dari 33 kabupaten/kota penerima Program BSPS di Sumut, Kabupaten Humbahas memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah.

Menurut Tito, dukungan dari sektor nonpemerintah menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana.