Mendagri Desak Pemda Benahi Tata Kelola Keuangan Demi Kejar Target Realisasi APBD 2025

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk segera membenahi tata kelola keuangan. Instruksi ini diberikan untuk mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Langkah ini krusial demi memastikan efektivitas penggunaan anggaran.

Data terbaru per 30 November 2025 menunjukkan bahwa total realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, total realisasi belanja daerah masih di angka Rp1.082 triliun atau 75,43 persen. Angka ini diharapkan meningkat signifikan sebelum akhir tahun.

Permintaan ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Jakarta. Peningkatan realisasi belanja pemerintah daerah dianggap vital karena dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Hal ini juga akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa realisasi belanja pemerintah merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja yang tinggi akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Ini secara langsung akan mendorong daya beli serta konsumsi rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga sendiri adalah salah satu kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, belanja pemerintah daerah juga berfungsi sebagai stimulus penting. Ini membantu sektor swasta agar tetap bergerak dan produktif di tengah tantangan ekonomi.

Tito berharap angka realisasi terus meningkat hingga akhir tahun. Ia membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang lebih tinggi. Pada 31 Desember 2024, realisasi pendapatan mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.365 triliun atau 91,72 persen.

Dalam kesempatan rapat tersebut, Mendagri juga memaparkan evaluasi kinerja Realisasi APBD di seluruh Indonesia. Ia memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan Realisasi APBD yang baik. Sementara itu, daerah dengan Realisasi APBD rendah diingatkan untuk segera melakukan perbaikan.

• Provinsi dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi (hingga 30 November 2025): Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat.
• Kabupaten dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi: Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Bojonegoro, Batang, dan Tana Tidung.
• Kota dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi: Banjarbaru, Banjarmasin, Denpasar, Solok, Pekalongan, Bukittinggi, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Kediri, dan Tangerang.

• Provinsi dengan Realisasi Pendapatan Terendah: Riau, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.
• Kabupaten dengan Realisasi Pendapatan Terendah: Halmahera Barat, Aceh Tenggara, Halmahera Utara, Manggarai Timur, Sorong Selatan, Yalimo, Kuantan Singingi, Sorong, Pulau Taliabu, dan Lingga.
• Kota dengan Realisasi Pendapatan Terendah: Dumai, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Langsa, Sorong, Ternate, Kupang, Sabang, dan Tual.

Langkah Mendagri dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah ini mendapat sorotan positif dari para ahli. Peneliti Senior Citra Institute, Agisthia Lestari, menilai inisiatif ini strategis. Hal ini meningkatkan akuntabilitas vertikal pemda kepada pemerintah pusat, serta akuntabilitas horizontal kepada publik.

Namun, Agisthia juga menyoroti potensi tantangan dari rilis data bulanan. Ia khawatir hal ini dapat terjebak pada competitive governance dan bias struktural karena pengukuran kinerja dilakukan terlalu dini. Pengukuran ini cenderung administratif, bukan pada kualitas penyerapan anggaran. Oleh karena itu, ia menyarankan agar rilis kinerja fiskal daerah dilakukan setiap tiga bulan sesuai ritme alami siklus fiskal.

Senada dengan pandangan tersebut, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan berpandangan bahwa rilis realisasi pendapatan dan belanja daerah secara rutin adalah langkah strategis. Pemantauan ini penting untuk penggunaan anggaran yang transparan. Ini juga meminimalkan potensi penyimpangan.

Iwan menambahkan bahwa pemantauan bulanan akan memudahkan evaluasi. Ini memastikan belanja daerah benar-benar mendorong daya beli masyarakat. Pada akhirnya, hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Strategi Mendagri Tito Karnavian dinilai efektif dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Sumber: AntaraNews