Anggaran Pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng 2026 mengalokasikan Rp2,3 triliun untuk belanja pegawai, mencapai 47,05% dari total belanja daerah. Simak rinciannya dan perbandingannya dengan aturan yang berlaku.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi seputar Pengadaan Barang BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis, membantah klaim jumlah fantastis dan menegaskan semua dilakukan terukur sesuai kebutuhan.

Pemerintah menegaskan Percepatan Pembangunan Huntap Sumatera sebagai prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana. Anggaran triliunan rupiah disiapkan untuk hunian dan infrastruktur vital, dengan target penyelesaian hingga tiga tahun ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah siapkan Rp13 triliun untuk Insentif Lebaran 2026, mencakup diskon transportasi dan bansos, guna jaga daya beli masyarakat.

Provinsi Jambi akan menerima alokasi APBN sebesar Rp19,22 triliun pada tahun anggaran 2026, ditujukan sebagai stimulus utama perekonomian daerah dan percepatan pembangunan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp31 miliar untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sepanjang 2026 guna mengantisipasi banjir dan mengelola curah hujan di ibu kota.

Realisasi Belanja K/L APBN 2025 tercatat melonjak signifikan hingga 129,3 persen. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan faktor utama di balik kenaikan anggaran ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan wacana kenaikan gaji ASN 2026 akan sangat bergantung pada evaluasi kinerja keuangan negara di kuartal pertama tahun depan.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

DJPb mencatat Belanja Infrastruktur Papua Barat hingga triwulan III baru terserap 41,22% atau Rp815,38 miliar. Percepatan diperlukan agar pembangunan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pemprov Kalbar dan KPP Pontianak bergerak cepat percepat Pelaporan SPT Tahunan 2026, memastikan kepatuhan pajak dan sosialisasi kode otorisasi penting. Apa dampaknya?

Kementerian Keuangan menyoroti **realisasi anggaran rendah K/L** seperti BGN, KemenPU, dan Kementan hingga September 2025; mengapa serapan dana vital ini masih minim?

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Pemerintah sepakat menaikkan alokasi Kenaikan TKD RAPBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Wamenkeu Suahasil Nazara tegaskan ini bukti respons terhadap aspirasi masyarakat, lho!

Pemerintah Kota Makassar mengajukan anggaran fantastis Rp375 miliar untuk pembangunan Kantor DPRD Makassar yang terbakar. Akankah gedung baru dibangun atau hanya direnovasi?

Pemkab Tanah Datar menerima alokasi Rp120 miliar pada 2025 untuk Perbaikan Infrastruktur Tanah Datar pascabencana.