Anggaran Pemerintah

Realisasi Belanja K/L APBN 2025 tercatat melonjak signifikan hingga 129,3 persen. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan faktor utama di balik kenaikan anggaran ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan wacana kenaikan gaji ASN 2026 akan sangat bergantung pada evaluasi kinerja keuangan negara di kuartal pertama tahun depan.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

DJPb mencatat Belanja Infrastruktur Papua Barat hingga triwulan III baru terserap 41,22% atau Rp815,38 miliar. Percepatan diperlukan agar pembangunan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pemprov Kalbar dan KPP Pontianak bergerak cepat percepat Pelaporan SPT Tahunan 2026, memastikan kepatuhan pajak dan sosialisasi kode otorisasi penting. Apa dampaknya?

Kementerian Keuangan menyoroti **realisasi anggaran rendah K/L** seperti BGN, KemenPU, dan Kementan hingga September 2025; mengapa serapan dana vital ini masih minim?

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Pemerintah sepakat menaikkan alokasi Kenaikan TKD RAPBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Wamenkeu Suahasil Nazara tegaskan ini bukti respons terhadap aspirasi masyarakat, lho!

Pemerintah Kota Makassar mengajukan anggaran fantastis Rp375 miliar untuk pembangunan Kantor DPRD Makassar yang terbakar. Akankah gedung baru dibangun atau hanya direnovasi?

Pemkab Tanah Datar menerima alokasi Rp120 miliar pada 2025 untuk Perbaikan Infrastruktur Tanah Datar pascabencana.