Keuangan Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengumumkan penerapan Qresto di Deli Serdang dan Medan, sebuah inovasi digital untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan transparansi pembayaran pajak.

Bank Papua menegaskan komitmennya dalam menjamin keandalan sistem SP2D daring dan keamanan transaksi KKPD untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung menyepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Lampung dengan alokasi belanja daerah sebesar Rp7,99 triliun, menandai komitmen bersama untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bank Jatim tegaskan sinergi strategis dengan Kelompok Usaha Bank (KUB) perkuat ekosistem perbankan daerah, ciptakan efisiensi dan peluang bisnis baru. Sinergi KUB Bank Jatim ini dorong pertumbuhan aset dan laba konsolidasi.

Bank Indonesia memperkuat peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, untuk mengakselerasi Digitalisasi Daerah Sitaro dan efisiensi transaksi pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama mendesak pemerintah daerah untuk terus mempertahankan Opini WTP yang berhasil diraih, menyusul perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran daerah dan rekomendasi BPK.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan segera melakukan pembayaran utang Pemkab Penajam sebesar Rp215 miliar kepada pihak ketiga secara bertahap tahun ini. Pembayaran ini menggunakan skema pinjaman daerah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk akademisi, pakar, dan media massa, dalam proses validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan d

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng 2026 mengalokasikan Rp2,3 triliun untuk belanja pegawai, mencapai 47,05% dari total belanja daerah. Simak rinciannya dan perbandingannya dengan aturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Agam berhasil mencatatkan peningkatan nilai aset daerahnya hingga mencapai Rp2,20 triliun pada akhir Desember 2025. Peningkatan nilai aset Pemkab Agam ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp51,5 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 ASN Tangsel dan pensiunan, siap dicairkan bagi belasan ribu penerima.

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memperkuat Pelayanan Publik Banjarbaru serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail turun tangan memfasilitasi penyelesaian kredit ASN Gorontalo di Bank SulutGo pasca-pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke BTN. Bagaimana skema pembayaran kredit ASN akan dijamin?

Pemerintah Kota Kediri menekankan pentingnya Pengelolaan APBD yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus bangga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya secara beruntun.

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jayawijaya kembali mengingatkan masyarakat dan ASN untuk segera membayar retribusi sampah. Langkah ini krusial untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jayawijaya tahun ini.

Pemkab Kubu Raya berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Bupati Sujiwo menekankan bahwa WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Pemprov NTB serius melakukan efisiensi anggaran, memangkas perjalanan dinas, menyusul anjloknya dana bagi hasil tambang yang berdampak signifikan pada fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?