Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menghindari penyalahgunaan fasilitas penting ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi diproyeksikan tembus Rp2 triliun pada 2025. Peningkatan signifikan ini berkat kepatuhan terhadap saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekaligus menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil mencatatkan capaian pendapatan sebesar Rp755 miliar pada tahun 2025, melampaui target yang ditetapkan. Simak rincian realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemkot Bukittinggi.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menekankan pentingnya Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas sebagai upaya optimalisasi penggunaan keuangan daerah, membuat pembaca penasaran bagaimana langkah konkretnya untuk penghematan.

Kementerian Keuangan melalui DJPb telah merealisasikan Penyaluran TKD NTT sebesar Rp4,37 triliun hingga Februari 2026. Realisasi ini vital untuk mendukung layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Gianyar 2025 agar memenuhi standar akuntansi, demi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp96,4 miliar, memastikan hak pegawai terpenuhi jelang Idul Fitri 2026 dan mendorong perputaran ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Gorontalo akan tuntas sebelum libur Lebaran, sesuai instruksi Gubernur.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan dana simpanan NTB mencapai Rp50,8 triliun per Januari 2026, menjadi indikator kuat pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat yang patut dicermati.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat aset perbankan Sultra tumbuh ekspansif mencapai Rp61,68 triliun per Januari 2026, didorong penguatan aset, DPK, dan penyaluran kredit yang positif.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bertemu Dirjen Keuda Kemendagri membahas penguatan APBD Makassar dan regulasi BUMD, menyikapi efisiensi anggaran pusat. Apa dampaknya bagi daerah?

Komisi II DPRD Kota Cirebon evaluasi kinerja BPKPD untuk memastikan pengelolaan APBD 2026 efektif dan akuntabel. Dorongan optimalisasi pendapatan daerah dan penagihan piutang menjadi fokus utama di tengah tantangan dana transfer pusat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis kabar miring terkait ketiadaan anggaran untuk pembayaran Gaji PPPK Jabar paruh waktu, memastikan pencairan akan dilakukan awal Februari 2026.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memberikan apresiasi tinggi atas kinerja BKAD Gorontalo yang berhasil menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional sepanjang tahun 2025, termasuk serapan anggaran terbaik dan ranking satu evaluasi Kemendagri.

Pemerintah Kabupaten Bantul masih menanti petunjuk dari kementerian terkait penggunaan Dana Desa 2026 untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tengah penyesuaian anggaran negara.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung menjamin pembayaran gaji ASN Januari 2026 akan segera tuntas, meskipun sempat tertunda karena proses administrasi anggaran baru.

Pemerintah Kota Sorong menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 senilai Rp1,08 triliun kepada OPD, menandai komitmen pelayanan publik di awal tahun anggaran dan prioritaskan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung berhasil mencatatkan realisasi PAD Kota Bandung tahun 2025 melampaui target, mencapai Rp3 triliun berkat kontribusi pajak daerah dan aktivitas ekonomi yang membaik.

Pemerintah Provinsi Riau mencatat **Realisasi Pendapatan Pemprov Riau 2025** sebesar Rp8,21 triliun, namun kinerja BUMD dinilai belum optimal dan mengalami penurunan kontribusi yang signifikan.

Kementerian Keuangan melalui DJPb memastikan penyaluran Dana Otsus Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2025 telah 100 persen, mencapai Rp3,257 triliun. Simak rinciannya!