Keuangan Daerah
Berita Utama
-
akuntabilitas Pemkot Kediri Tegaskan Pengelolaan APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat, Raih WTP ke-12 Kali
-
-
-
-
-
amman mineral nusa tenggara Efisiensi Anggaran NTB: Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas Akibat Penurunan DBH Tambang
-
apbd kudus Realisasi Pajak Daerah Kudus Capai 30,08 Persen per April 2026, BPHTB Jadi Penopang Utama
-
-
-
digitalisasi pajak Kemendagri dan Jasa Raharja Dukung Transformasi Layanan Pajak Daerah untuk Peningkatan Kepatuhan
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Gibran Terima 15 Aspirasi Mahasiswa UBK, Janji Sampaikan ke Prabowo
-
Demo Mahasiswa Usai, Jalan Merdeka Selatan Kembali Dibuka untuk Umum
-
Mahasiswa dan Massa Berpakaian Hitam Bubar dari DPRD Jabar, Arus Kendaraan Berangsur Lancar
-
BEM Se-Sumsel Beri Kartu Merah untuk Prabowo-Gibran, Soroti Isu Indonesia Bangkrut
-
Anggota Polisi Terluka Saat Berupaya Cegah Massa Demonstran Bakar Ban
Berita Utama Lainnya
-
-
-
-
amg pantheon Aset Perbankan Sultra Tembus Rp61,68 Triliun per Januari 2026, OJK Ungkap Kinerja Positif
-
akuntabilitas Pemkab Nagan Raya Lunasi Sisa Utang 2024 Rp60,8 Miliar, Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan
-
-
dana alokasi umum DJPb Kalsel: Realisasi Dana TKD Kalsel Capai Rp2,51 Triliun di Awal 2026, Pemda Tunjukkan Kinerja Positif
-
-
-
aceh barat Pemkab Aceh Barat Bentuk Satgas Optimalisasi PAD 2026, Targetkan Peningkatan Pendapatan Daerah
DPRD Provinsi Jambi resmi mengesahkan APBD Jambi 2026 senilai Rp3,7 triliun. Meskipun anggaran terbatas, Gubernur Al Haris tegaskan komitmen penggunaan dana secara maksimal.
Pemerintah Provinsi Riau mengajukan nota keuangan RAPBD Riau 2026 senilai Rp8,25 triliun dalam rapat paripurna DPRD, fokus pada peningkatan PAD dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya Anggaran Pemda Mengendap sebesar Rp203 triliun di bank, padahal realisasi belanja daerah stagnan. Mengapa ini bisa terjadi?
Penerimaan Pajak Daerah Kota Bogor telah mencapai 81,9 persen dari target. Wali Kota Dedie A Rachim optimis target tercapai demi pembangunan kota. Bagaimana strategi selanjutnya?
Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyampaikan rancangan APBD Barito Utara 2026 kepada DPRD, siap menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby merespons cepat isu dugaan Penggelapan Dana Dinkes Banjarbaru sebesar Rp2,6 miliar, memerintahkan Inspektorat untuk menyelidiki tuntas kasus ini.
Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah daerah segera mempercepat Realisasi APBD 2025 yang masih rendah menjelang akhir tahun anggaran, demi optimalisasi pembangunan.
Realisasi PAD Bangka Barat per 10 November 2025 telah mencapai 70,87 persen dari target. Simak strategi Pemkab untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di tahun mendatang.
Hingga awal November, Realisasi APBD Banten mencapai 78,9 persen dari target Rp10,50 triliun, sementara belanja daerah 69,03 persen. Pemprov Banten optimistis.
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mengajukan RAPBD Biak 2026 sebesar Rp1,4 triliun ke DPRK. Anggaran ini akan dibahas untuk pembangunan daerah, namun terdapat defisit yang perlu dicermati.