Pemerintah Daerah

Pemerintah mendorong integrasi data PBB dengan pertanahan lewat surat edaran bersama.

Pemerintah daerah di Aceh masih memiliki kesempatan emas untuk mengusulkan pekerjaan rehabilitasi bencana Aceh agar masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres), mempercepat pemulihan pascabencana.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen memfasilitasi kemudahan Fasilitasi Rumah MBR Pekalongan dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mendukung program 3 juta rumah.

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam menghadapi hoaks dan disinformasi demi menjaga kepercayaan publik.

Bank Indonesia memperkuat peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, untuk mengakselerasi Digitalisasi Daerah Sitaro dan efisiensi transaksi pemerintah daerah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meluncurkan gerakan Pesantrenku Aman di Tangerang untuk menciptakan lingkungan pendidikan Islam yang bebas kekerasan dan diskriminasi, menjamin hak dasar santri.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupaya menyelaraskan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kemampuan fiskal daerah untuk menjamin keberlanjutan layanan dan mencegah gagal bayar.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus melakukan rotasi jabatan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, seperti diungkap Sekda Tomi Marisi.

Car Free Day (CFD) di Sumbawa Barat terbukti menjadi penggerak ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi, memberikan manfaat ganda bagi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau siap kembali menyapa siswa dan penerima manfaat lainnya. Sebanyak 239 dapur SPPG telah disiapkan untuk hari pertama sekolah.

Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan yang menjadi prioritas utama kabinet Prabowo Subianto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa suami Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, terkait kasus dugaan pemerasan yang disebut sebagai 'tradisi' di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

TP PKK Jayawijaya berupaya keras mengaktifkan kembali Pasar Rakyat Bolakme di Distrik Bolakme guna memutar roda ekonomi lokal dan mengurangi beban masyarakat Jayawijaya.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur mengambil langkah sigap dengan relokasi sekolah Cianjur yang berada di zona merah rawan bencana longsor dan pergeseran tanah demi keselamatan siswa.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berupaya memperkuat identitas masyarakat adat setempat, menegaskan pentingnya persatuan dan keselarasan dalam naungan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) mempercepat penerapan retribusi non tunai daerah menggunakan Smart EDC. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen memastikan setiap anak memperoleh hak akses pendidikan yang layak melalui pelaksanaan SPMB Bangka Tengah 2026 yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen penuh dalam mendukung Pengembangan UMKM melalui intensifikasi event seni dan budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pertamina Patra Niaga mendukung penuh Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran. Koordinasi erat dengan pemda dan aparat hukum di NTT jadi kunci.

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Babel mendesak Pemkab Bangka Selatan prioritaskan peningkatan layanan kesehatan pulau terpencil, memastikan warga mendapatkan akses mudah, cepat, dan aman.