Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus melakukan rotasi jabatan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, seperti diungkap Sekda Tomi Marisi.

Car Free Day (CFD) di Sumbawa Barat terbukti menjadi penggerak ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi, memberikan manfaat ganda bagi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau siap kembali menyapa siswa dan penerima manfaat lainnya. Sebanyak 239 dapur SPPG telah disiapkan untuk hari pertama sekolah.

Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan yang menjadi prioritas utama kabinet Prabowo Subianto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa suami Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, terkait kasus dugaan pemerasan yang disebut sebagai 'tradisi' di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

TP PKK Jayawijaya berupaya keras mengaktifkan kembali Pasar Rakyat Bolakme di Distrik Bolakme guna memutar roda ekonomi lokal dan mengurangi beban masyarakat Jayawijaya.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur mengambil langkah sigap dengan relokasi sekolah Cianjur yang berada di zona merah rawan bencana longsor dan pergeseran tanah demi keselamatan siswa.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berupaya memperkuat identitas masyarakat adat setempat, menegaskan pentingnya persatuan dan keselarasan dalam naungan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) mempercepat penerapan retribusi non tunai daerah menggunakan Smart EDC. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen memastikan setiap anak memperoleh hak akses pendidikan yang layak melalui pelaksanaan SPMB Bangka Tengah 2026 yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen penuh dalam mendukung Pengembangan UMKM melalui intensifikasi event seni dan budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pertamina Patra Niaga mendukung penuh Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran. Koordinasi erat dengan pemda dan aparat hukum di NTT jadi kunci.

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Babel mendesak Pemkab Bangka Selatan prioritaskan peningkatan layanan kesehatan pulau terpencil, memastikan warga mendapatkan akses mudah, cepat, dan aman.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil langkah serius dalam Percepatan Imunisasi dan Pengendalian Malaria, serta menekan angka kematian ibu dan anak melalui sinergi lintas sektor dan regulasi yang kuat.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan belum menerima permintaan resmi dari pemerintah daerah terkait pengaktifan kembali status Bandara Husein Sastranegara Internasional. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi status bandara tersebut.

Pemerintah Kabupaten Donggala mengambil langkah strategis memperkuat modal petani Donggala melalui kerja sama dengan Bank Mandiri dan Koperasi RMP Indonesia Mandiri, membuka akses KUR bagi petani jagung untuk ketahanan pangan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat implementasi Program JKN untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui sinergi berbagai pihak, memastikan akses kesehatan merata bagi warganya.

Kemenekraf mendorong pemerintah daerah memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui Permen Ekraf Nomor 9 Tahun 2025, regulasi baru yang menjadi pedoman penting bagi pengembangan di daerah.

Kanwil Kemenkum NTT tingkatkan kualitas regulasi daerah di Kabupaten Nagekeo melalui harmonisasi Ranperda dan Ranperbup, memastikan produk hukum selaras dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sigi fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui Program Sigi Masagena Plus, meningkatkan kapasitas dan perlindungan sosial untuk kemandirian warga.