Menko Polkam Tegaskan Peran Pemda Terdepan Tangkal Hoaks dan Disinformasi

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menyerukan peran aktif pemerintah daerah. Beliau meminta pemda menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Seruan ini disampaikan untuk menghadapi penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Sabtu.

Menko Polkam menekankan pentingnya penguasaan ruang digital. Hal ini krusial agar narasi yang keliru tidak merusak persepsi publik terhadap kondisi bangsa. Beliau menegaskan bahwa pertarungan informasi saat ini banyak terjadi di ranah digital.

Djamari Chaniago mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak menguasai medan digital, maka akan kalah dalam mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus proaktif dalam pengelolaan informasi.

Penguatan Pengelolaan Informasi di Ruang Digital

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus memperkuat pengelolaan informasi. Ini adalah langkah strategis dalam menghadapi perkembangan pesat ruang digital.

“Ruang digital saat ini menjadi medan strategis yang harus dikuasai bersama karena arus informasi yang tidak dikelola dengan baik dapat membentuk persepsi publik yang keliru terhadap kondisi bangsa,” kata Djamari. Ia menambahkan, “Pertarungan kita sebetulnya ada di medan digital. Sekali waktu kita tidak menguasai medan digital, kita akan kalah.”

Pemerintah daerah dan Forkopimda diharapkan hadir lebih awal di ruang digital dengan menyampaikan informasi yang benar dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Langkah ini penting untuk mencegah kekosongan informasi.

Mencegah Kekosongan Informasi dan Narasi Negatif

Djamari Chaniago menekankan bahwa kekosongan informasi dapat dimanfaatkan pihak lain. Pihak-pihak ini berpotensi menyebarkan narasi yang memperburuk keadaan. Oleh karena itu, pemerintah harus sigap.

“Kekosongan informasi dapat dimanfaatkan pihak lain untuk menyebarkan narasi yang memperburuk keadaan, sehingga pemerintah harus mampu memberikan penjelasan secara cepat, tepat dan sesuai fakta,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal ini, Menko Polkam mengusulkan pembentukan wadah di daerah. Wadah ini bertugas mencermati isu yang berkembang serta mengelola dinamika informasi masyarakat. Wadah tersebut harus melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya.

Pentingnya Antisipasi dan Sinergi Forkopimda

Pengelolaan informasi tidak boleh hanya bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah muncul persoalan. Djamari menilai, langkah antisipasi sangat krusial. Ini memungkinkan pemerintah mengendalikan potensi gangguan sejak awal.

Kekompakan Forkopimda menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah. Masyarakat akan merasa lebih tenang dan aman. Hal ini terjadi apabila para pemimpin menunjukkan kerja sama yang solid dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Sinergi seluruh unsur daerah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan informasi mengenai kebijakan pemerintah tersampaikan secara baik kepada masyarakat,” ujar Djamari. Sinergi ini juga berperan penting dalam upaya tangkal hoaks.

Sumber: AntaraNews