AHY Ingatkan Bahaya Banjir, Soroti Tata Ruang Pembangunan Daerah

AHY menekankan banyak daerah di Indonesia rawan banjir, mulai dari wilayah pesisir yang terancam banjir rob hingga kawasan lain yang menghadapi penurunan muka tanah dan berkurangnya daya serap air. Peringatan itu ia sampaikan sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Urban Climate Forum 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Menurut AHY, faktor pemicu banjir beragam, termasuk penurunan muka tanah serta persoalan di wilayah hulu yang berdampak ke hilir.

"Land subsidence juga tadi saya sampaikan terus terjadi. Oleh karena itu, menghindari bahaya banjir, dan ingat banjir juga bisa disebabkan dari apa yang terjadi di wilayah hulu," ucap AHY dalam Urban Climate Forum 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Ia menyoroti pentingnya ketaatan terhadap tata ruang dan kebersihan sungai agar kemampuan lahan menyerap air tidak terus menurun.

"Jadi kalau tata ruang-wilayah tidak ditepati, tidak dijalankan dengan baik atau diabaikan, maka bisa terjadi penurunan kemampuan menyerap air, apalagi kemudian sungai-sungai kita kotor, dan terjadi pendangkalan di sana-sini, maka banjir akan terus terjadi," beber AHY.

Ancaman banjir rob disebutnya terus mengintai masyarakat pesisir, terutama di sepanjang pantai utara Jawa dari Banten hingga Jawa Timur.

"Kita tahu banjir rob terus mengintai, mengancam masyarakat di pesisir, kalau di Jawa tentu kita bicara pantura Jawa. 575 kilometer dari Banten, Jakarta, Jawa Marat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, semua mengalami tantangan," tuturnya.

"Memang yang paling buruk adalah di Teluk Jakarta, dan di kawasan Semarang, Demak, dan Kendal, tapi yang lain tidak lepas dari ancaman itu," AHY menambahkan.

AHY Dorong Infrastruktur Tahan Bencana

Selain banjir, AHY mengingatkan Indonesia juga rentan dengan letusan gunung api. Karena itu, pembangunan perlu disiapkan agar lebih tangguh menghadapi potensi bencana yang berbeda di tiap daerah.

Persiapan dimaksud tidak hanya untuk rumah warga, tetapi juga terhadap infrastruktur negara agar tetap berfungsi saat terjadi bencana.

"Artinya infrastruktur yang berketahanan bencana alam ini juga menjadi sangat penting. Kedepan tidak hanya membangun lebih banyak, tapi membangun lebih kuat, lebih punya daya tahan, dan lebih berkelanjutan," urainya.

Pemerintah saat ini mematangkan rencana induk proyek strategis Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Kemenko IPK disebut rutin berkoordinasi dan memberi arahan teknis agar perencanaan mega-infrastruktur tersebut presisi, dengan prioritas penanganan di wilayah pesisir paling rentan.

"Yang jelas saat ini kita terus mematangkan master plan-nya, Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer ini adalah proyek yang luar biasa besar. Tapi saya juga mengingatkan bahwa kita mulai dari yang paling rentan, yaitu Teluk Jakarta. Ini kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, dengan Pak Gubernur Pramono Anung misalnya," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (14/9/2026).

Cegah Banjir Rob di Pesisir Jawa

Selain Jakarta, kawasan pesisir Jawa Tengah menjadi perhatian karena laju penurunan tanah yang tinggi dan ancaman banjir rob bulanan.

"Kemudian, lanjutnya, di Jawa Tengah yang paling terdampak land subsidence dan juga banjir rob, tentu di wilayah Semarang, Kendal, dan Demak. Baru sisanya kita membagi dalam segmen-segmen. Segmen pertama sampai dengan sekian belas segmen dari barat ke timur. Ini masih terus dimatangkan, walaupun ada rencana yang dinamakan groundbreaking program, baru setelah itu berikutnya groundbreaking fisik. Ini juga kami akan terus mengawalnya terlebih dahulu," kata dia.

AHY menerangkan, pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut hingga normalisasi sungai harus berjalan sebagai satu kesatuan dari hulu sampai hilir. Upaya mencegah banjir rob dan penurunan tanah tidak cukup mengandalkan beton, tetapi juga menekan eksploitasi air tanah.

"Kemudian mencegah banjir kiriman berarti di hulu juga harus ditata. Saya ulangi, tata ruangnya tidak boleh diabaikan, baru kita bicara hilir," ujar dia.

Menghadapi dampak pemanasan global dan kenaikan muka air laut, pemerintah memadukan solusi struktural dengan pendekatan alami.

"Selebihnya menggunakan nature-based solution, solusi berbasis alam yang sering digunakan adalah mangrove yang paling baik, dan ini yang bisa dilakukan lebih cepat," pungkasnya.