Ruang Digital
Berita Utama
-
berita update Komisioner KPI Pusat Minta Publik Hati-Hati dan Kritis Mencerna Setiap Informasi di Ruang Digital
-
-
artificial intelengence Kemenko Perekonomian Bahas Akselerasi Infrastruktur Digital dan AI Genjot Pertumbuhan Ekonomi
-
harkitnas Harkitnas Ke-118: Pemerintah Tekankan Pentingnya Pelindungan Generasi Muda di Ruang Digital
-
-
etika digital Menkomdigi Ajak Lulusan Perguruan Tinggi Jadi Penjaga Ruang Digital, Tingkatkan Literasi Digital Nasional
-
iklan rokok Komitmen Pengurangan Iklan Digital bagi Anak Diharapkan Perkuat Perlindungan di Ruang Siber
-
-
bpjs kesehatan pandawa Menkomdigi Dorong Transformasi Layanan Publik Digital, BPJS Kesehatan Jadi Contoh
-
Berita Terbaru
-
-
berita update Curhat Warga Beralih ke BBM ke Pertalite, Pertamax Naik Rp4 Ribu per Liter Tambah Beban Biaya Rumah Tangga
-
-
berita update Momen Dramatis Petugas Damkar Satu Jam Evakuasi Jenazah Berbobot 120 Kilogram dari Lantai Dua Rumah di Jaktim
-
bea balik nama kendaraan bermotor Kabar Baik Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499, Denda PKB dan BBNKB Dihapus Otomatis
Berita Populer
-
Gibran Terima 15 Aspirasi Mahasiswa UBK, Janji Sampaikan ke Prabowo
-
Demo Mahasiswa Usai, Jalan Merdeka Selatan Kembali Dibuka untuk Umum
-
Mahasiswa dan Massa Berpakaian Hitam Bubar dari DPRD Jabar, Arus Kendaraan Berangsur Lancar
-
BEM Se-Sumsel Beri Kartu Merah untuk Prabowo-Gibran, Soroti Isu Indonesia Bangkrut
-
Anggota Polisi Terluka Saat Berupaya Cegah Massa Demonstran Bakar Ban
Berita Utama Lainnya
BNPT berhasil menggagalkan 27 rencana serangan terorisme dari 2023 hingga September 2025, menunjukkan ancaman terorisme yang persisten dan adaptif di Indonesia.
Seiring dinamika tersebut, pengawasan ruang digital menjadi kebutuhan yang tak bisa diabaikan, guna menjaga keamanan, tanggung jawab.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berhasil menonaktifkan enam aplikasi Mata Elang yang terbukti menjual data nasabah pembiayaan, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data.
Platform X telah menuntaskan pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta kepada pemerintah Indonesia terkait keterlambatan moderasi konten pornografi, sebuah langkah kepatuhan penting.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan negara memiliki kewajiban untuk memastikan Perlindungan Hak Berekspresi Digital masyarakat, terutama di tengah dominasi ruang digital yang kian masif.
Kementerian Komdigi mengajak Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) aktif mengawal PP Tunas Perlindungan Anak, menciptakan ruang digital aman bagi generasi muda, dan membatasi akses konten berbahaya.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto menekankan peran krusial mahasiswa sebagai Mahasiswa Penggerak HAM di era digital, kunci utama dalam menguatkan penegakan HAM di Indonesia.
Komdigi sudah menindak jutaan konten internet negatif selama periode 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2025.
Bawaslu RI fokus meningkatkan kemampuan pengawas pemilu untuk mengawasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) di Pemilu 2024, guna mencegah manipulasi dan memastikan integritas proses demokrasi.
Pemerintah serius melindungi anak-anak dari ancaman di ruang digital melalui PP Tunas. Menkomdigi Meutya Hafid menyebut regulasi ini bukti komitmen kuat negara terhadap perlindungan anak.