Ruang Digital

Model promosi ini dinilai lebih sulit dikenali sebagai iklan dan berpotensi menjangkau anak serta remaja secara masif.

PP Tunas resmi berlaku, menjadi langkah maju Komdigi dalam memperkuat perlindungan anak digital. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi orang tua untuk mendampingi anak secara bijak di era digital.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai benteng tambahan untuk memperkuat fungsi perlindungan dalam pembangunan keluarga, khususnya dalam menjaga anak di ruang digital dari berbagai risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas diharapkan mampu memberikan perlindungan efektif bagi anak-anak Indonesia dari berbagai risiko di ruang digital, memastikan masa depan mereka lebih aman.

Akademisi Unpatti dan Komdigi soroti pentingnya peran orang tua dalam mengawal kebijakan pembatasan usia media sosial bagi anak di bawah 16 tahun demi mencegah dampak negatif ruang digital.

Sharon menegaskan bahwa pemahaman terhadap ekosistem platform digital menjadi kebutuhan penting bagi jurnalis saat ini.

Psikolog anak dan keluarga Sani B. Hermawan menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS, merupakan gebrakan pemerintah untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari berbagai risiko kejahatan di platform digital.

Pakar kebijakan publik Unsoed menilai kebijakan pembatasan medsos anak harus diiringi penyediaan fasilitas ramah anak agar implementasinya berjalan optimal di daerah dan melindungi anak dari dampak negatif.

Kebijakan pembatasan media sosial anak melalui PP Tunas membutuhkan dukungan lintas sektor agar implementasinya efektif, terutama di tingkat daerah, menurut akademisi Unsoed.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan Tunasdigital.id, sebuah platform rujukan penting bagi orang tua untuk memastikan keamanan anak di ruang digital. Situs ini menawarkan panduan komprehensif.

Yayasan PKPA menyoroti krusialnya pengawasan implementasi Permenkomdigi 9/2026 yang membatasi akses media sosial anak di bawah 16 tahun, demi perlindungan anak digital yang optimal.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan Permen Komdigi Nomor 9 tahun 2026. Aturan ini perkuat kewajiban platform digital untuk proteksi anak, termasuk batasan usia dan fitur kontrol orang tua, demi ruang digital yang aman.

Kementerian Komdigi meluncurkan Program Tunas Komdigi, inisiatif strategis untuk melindungi anak-anak dari ancaman konten negatif dan kejahatan siber, memastikan kedaulatan digital di ujung jari mereka.

Pakar menyoroti pentingnya Regulasi Algoritma platform digital untuk melindungi anak-anak dari paparan konten berbahaya, menyusul kebijakan pembatasan akun media sosial bagi pengguna di bawah umur.

Komdigi bersama pegiat literasi digital membagikan Strategi Pendampingan Anak di Ruang Digital, mulai dari komunikasi terbuka hingga pemanfaatan fitur pengawasan, demi menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak.

Implementasi PP Tunas membutuhkan edukasi inklusif dan pendekatan berbasis risiko. Para ahli menyoroti tantangan adaptasi regulasi di tengah beragamnya masyarakat dan platform digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui PP Tunas menetapkan klasifikasi usia anak secara rinci untuk akses ruang digital, memastikan perlindungan optimal sesuai tahap perkembangan.

Komdigi menyoroti eskalasi risiko anak di ruang digital seiring tren masuknya anak ke dunia maya pada usia yang semakin dini, memicu kekhawatiran serius akan tumbuh kembang mereka.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerukan kepada mahasiswa untuk memperkuat tradisi akademik dan literasi keagamaan di tengah dinamika ruang digital, demi menghasilkan pemikiran yang mencerahkan dan berdasar.