Mendagri Tito Beberkan Strategi Penanganan PPPK dan Honorer, Setop Opsi Pemberhentian

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan penyesuaian Belanja Pegawai untuk patuhi UU HKPD, namun menegaskan tidak akan ada dampak pada status dan jumlah PPPK.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan larangan tegas terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mendorong pemerintah daerah mencari solusi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh dipecat jika kontraknya belum berakhir, memberikan jaminan perlindungan PPPK di tengah isu keterbatasan anggaran daerah.

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga Belanja Pegawai APBD tetap di bawah 30 persen demi kesehatan fiskal daerah, dengan berbagai strategi penyesuaian yang diterapkan.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Keputusan terkait pegawai honorer sepenuhnya berada di tangan masing-masing instansi.

KemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan PARD Tahun 2025-2029.

Tingginya harga cabai tidak terlepas dari besarnya industri pengolahan yang menyerap hasil produksi.

Sejumlah negara maju di dunia, termasuk Singapura, mampu mencapai kemajuan karena menjalankan visi pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerima dana apresiasi Rp1 miliar dari Kemendagri untuk mempercepat Penanganan Stunting Tangsel, menargetkan prevalensi 7,05% pada 2027. Simak strategi Pemkot Tangsel!

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak penyediaan data wilayah yang akurat dan pendekatan koordinatif untuk menyelesaikan sengketa lahan Pasuruan antara TNI AL dan masyarakat yang telah berlangsung puluhan tahun, demi keadilan semua pihak.

Bima menjelaskan bahwa Jakarta saat ini telah berkembang menjadi salah satu kawasan megapolitan terbesar di dunia.

Penilaian dilakukan menggunakan data kuantitatif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mendagri menyampaikan apresiasi atas dedikasi para penerima penghargaan di bidang kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kalangan intelektual memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan gagasan dan solusi guna mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas politik, kemanan, dan sosial yang merupakan fondasi bagi pembangunan untuk meningkatkan perekonomian.

Selain menyelenggarakan pendidikan formal, Mendagri mengatakan, IPDN juga terus dikembangkan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN.

Mendagri mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengumpulan hewan kurban.