Honorer

Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Krisis fiskal daerah menyempit, ribuan honorer di NTB menghadapi ketidakpastian. Simak bagaimana pemerintah daerah menata harapan honorer melalui skema PPPK paruh waktu yang baru.

BLUD Puskesmas Temanggung sukses gelar Aksi Sosial Cek Kesehatan Gratis di CFD, tawarkan pemeriksaan lengkap. Siapa sangka ada cerita di balik aksi mulia ini?

Pemotongan honor non-ASN di Maros menjadi sorotan. Apa sebenarnya yang menyebabkan honor mereka berkurang drastis? Disdik Maros beri penjelasan terkait aturan Kemendikdasmen.

Jerit tangis guru honorer yang curhat minta kesejahteraan.

Bantuan subsidi upah diberikan kepada 17,3 juta pekerja/buruh yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum.

Bantuan ini menyasar 17 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP.

Larangan ini berlaku tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Irma mengatakan banyak tenaga honorer hanya dijadikan alat politik

Pemerintah menghapus tenaga honorer pada 2025, menawarkan jalur PPPK sebagai solusi.

Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan efisiensi atau rekontruksi anggaran yang dilakukan di berbagai Kementerian dan Lembaga.

Pegawai yang terdampak PHK kemungkinan besar bukan pegawai honorer kementerian, melainkan pegawai outsourcing.

Pemangkasan anggaran kementerian di Indonesia berdampak luas, terutama pada honorer yang terancam PHK.

Keputusan terkait pegawai honorer sepenuhnya berada di tangan masing-masing instansi.

Seperti diketahui, sistem penggajian atau pemberian honorer bagi tenaga honorer adalah diberikan setelah mereka bekerja.

Menteri PU Dody Hanggodo melalui Ditjen SDA mengusulkan menerima anggaran Rp10,7 triliun.

Jika ada kepala daerah terpilih tetap ngotot mengangkat pegawai honorer, maka akan ada sanksi tegas menanti.

Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendengar aspirasi dari Dewan Perwakilan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta