Mayjen Trenggono Ajukan Pensiun Dini dari TNI Usai Ditunjuk Jadi Wakil Kepala BGN

Prabowo lantas membimbing Nanik dan dua pimpinan BGN lainnya membacakan sumpah dan jabatan.

Nanik meminta seluruh pihak bersabar jelang pelantikan tiga pimpinan BGN baru.

Nanik yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN sudah memahami cara kerja di BGN.

Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam perkenalan tersebut, Nanik mengatakan, Trenggono sudah melakukan proses pengunduran dirinya sebagai prajurit TNI.

Nanik menjadi pimpinan baru BGN setelah Presiden Prabowo merombak pucuk pimpinan lembaga mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

Prabowo mengaku sedih karena terpaksa mengganti orang-orang disayangi dan dipercayainya untuk mengemban tugas berat.

Prabowo menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan.

Dadan Hindayana menyampaikan dukungan kepada pimpinan baru BGN usai dicopot Presiden Prabowo. Ia optimistis program MBG akan semakin berkualitas.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik merupakan seorang jurnalis.

Tak hanya Dadan, dua Wakil BGN lainnya juga turut dicopot dari jabatannya yakni Letjen (Purn) Lodewijk Paulus dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya.

Dadan Hindayana menyampaikan terima kasih karena telah diberikan kesempatan menjadi Kepala BGN dan anggota Kabinet Merah Putih.

Trenggono ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Kepala BGN bersama Agustina Arumsari menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahlil mengatakan dirinya pernah menjadi orang susah dan busung lapar sehingga memahami pentingnya program MBG.

Dalam orasinya, perwakilan Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi di kawasan Kebun Sirih Jakarta.

Kekayaan itu dilaporkan Agustina saat masih menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Tahun 2025.

Kebijakan tegas ini merupakan tindak lanjut langsung dari aturan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai standar baku IPAL yang wajib dipenuhi.