Ratusan SPPG di Jateng Tutup Sementara, Ternyata karena Ini

sejumlah SPPG di Rembang dihentikan sementara (suspend) oleh BGN, karena belum memenuhi kewajiban melengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pemerintah Kabupaten Bantul menegaskan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi standar adalah syarat mutlak bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis, demi menjaga lingkungan dan kesehatan masy

Ia menegaskan bahwa penyaluran insentif tetap dilakukan meski unit pelayanan tidak beroperasi penuh.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram mengungkapkan standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mataram untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum terpenuhi, menyebabkan penutupan belasan fas

Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Polres Penajam Paser Utara kini menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar BGN, memastikan kebersihan lingkungan dan kelanjutan program penting ini.

Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pamekasan mengidentifikasi 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamekasan bermasalah, mulai dari dapur kotor hingga juru masak yang kurang kompeten, memicu rekomendasi perbaikan dari Badan Gizi Nasional

Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan operasional 18 Dapur SPPG Papua Barat karena belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan ini diambil demi memastikan program Makan Bergizi Grat

Sebanyak 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Tengah diberhentikan sementara karena belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini menjadi perhatian serius terhadap S

Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menangguhkan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa dan timur Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan standar kualitas dan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga.

Sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bengkayang menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu karena belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), membuat pembaca penasaran aka

Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Satgas MBG tidak akan toleransi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang abai standar IPAL dan SLHS, menegaskan **sanksi SPPG Bengkayang** demi kualitas layanan dan kesehatan masyarakat.

Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan keamanan dan higienitas makanan pada program Makan Bergizi Gratis, menyoroti pentingnya Sertifikat Laik Higiene S

Prasetyo menegaskan, DPP Gerindra wanti-wanti kepada kader yang memiliki SPPG agar wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah ditetapkan.

Yang menjadi perhatian utama bukanlah identitas pemilik atau afiliasi politik pengelola SPPG, melainkan kepatuhan terhadap aturan.

Pasti arahnya ke sana (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir.

Temuan tersebut diperoleh dari survei independen yang dilakukan DEN terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

BGN sudah mencairkan Rp5 triliun untuk operasional dapur MBG, termasuk di Aceh. Nanik menuturkan masalah pencairan dana tersebut hanya masalah teknis.

Komisi IX DPR mendukung moratorium dapur MBG baru dan meminta BGN memprioritaskan perbaikan tata kelola, kualitas layanan, serta ketepatan sasaran.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut dengan skema baru, membuka peluang kantin sekolah terlibat. Simak detail penyesuaian dan tujuan penting program ini.

Program MBG perlu diadakan mengingat masyarakat di daerah masih ada yang kekurangan gizi.

Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejagung mengungkap dua klaster dugaan korupsi Program MBG, yakni jual beli titik SPPG dan pengadaan barang serta jasa yang diduga bermasalah.

Kejagung memastikan tidak akan menyita seluruh motor listrik dalam kasus dugaan korupsi MBG. Distribusi kendaraan tetap didorong bersama BGN.

Kejagung mengungkap dugaan mark up pengadaan motor listrik Program MBG senilai Rp1,1 triliun. Harga per unit disebut tidak wajar sejak penyusunan HPS.