DPR Dukung Moratorium Dapur MBG, Dorong Dapur Berbasis Sekolah

Komisi IX DPR mendukung moratorium dapur MBG baru dan meminta BGN memprioritaskan perbaikan tata kelola, kualitas layanan, serta ketepatan sasaran.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Charles, kebijakan tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan program agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“Fokus baru kebjikan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Ia menilai penghentian sementara pembangunan dapur baru merupakan langkah yang tepat, terutama di tengah kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan.

“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Evaluasi Dapur dan Peningkatan Standar

Charles mengatakan masa moratorium dapat dimanfaatkan BGN untuk mengevaluasi tata kelola program secara menyeluruh.

Mulai dari penyempurnaan prosedur operasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah dapur yang dibangun, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Selain itu, ia mendukung kebijakan penajaman sasaran penerima manfaat agar anggaran negara digunakan secara lebih efektif.

“Program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal, melainkan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi. Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur,” jelasnya.

Dorong Dapur Berbasis Sekolah

Politikus PDIP tersebut menilai tidak semua anak harus menjadi penerima program MBG. Prioritas sebaiknya diberikan kepada kelompok yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

“Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pendekatan yang lebih terarah akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperbesar dampak perbaikan gizi nasional,” katanya.

Charles juga mendorong perubahan model penyediaan makanan bergizi dari sistem dapur terpusat menuju dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen.

Menurut dia, model tersebut memungkinkan sekolah berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, memberikan edukasi gizi, serta memantau kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program.

“Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program,” pungkasnya.