DPR Minta Kepala BPOM Tingkatkan Pengawasan MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan tidak ada toleransi bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang lalai menjaga higienitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah insiden keracunan yang terjadi.

Dari jumlah tersebut, peningkatan siswa yang mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG yaitu sejak Agustus 2025.

Saat itu, Charles meminta pendapat kepada Menkes terkait dengan plus dan minus jika kantin-kantin di sekolah menjadi dapur untuk menyiapkan program MBG.

Menurut Irma, niat program MBG sebenarnya sangat mulia, yakni untuk memberikan asupan gizi yang dibutuhkan bagi anak-anak.

Achmad Ru'yat menyoroti wacana Kepala BGN Dadan Hindayana bakal bekerja sama dengan lembaga independen terkait penerbitan Sertifikaasi.

Komisi IX DPR mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul peningkatan kasus keracunan, demi memastikan keamanan dan kualitas gizi.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menerapkan standar operasional yang baru.

SLHS adalah sertifikat resmi dari dinas kesehatan yang menyatakan bahwa sebuah dapur telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.

Yahya mengusulkan agar pengelolaan diberikan kepada masing-masing sekolah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang ada.

Dia meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah perlu melakukan evaluasi total agar kasus serupa tidak terus berulang.

Adapun secara umum, penyebab keracunan MBG antara lain terkait higienitas makanan, suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan.

Ia menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.

Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.

Bima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.

Kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menurut Menkeu Purbaya, tidak akan membahayakan kesehatan fiskal negara.

Langkah taktis ini diambil demi melakukan penataan ulang dan memastikan efisiensi anggaran negara yang digunakan dalam program prioritas tersebut.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul munculnya informasi menyebut sejumlah SPPG dapat menghentikan operasional apabila dana tersedia tidak mencukupi.

Agustina Arumsari bersama Trenggono ditunjuk Presiden Prabowo menjadi Wakil Kepala BGN. Agustina bersama Trenggono menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Prioritas utama BGN saat ini memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat.

Dalam perkenalan tersebut, Nanik mengatakan, Trenggono sudah melakukan proses pengunduran dirinya sebagai prajurit TNI.