LIVE

DPR Minta Kepala BPOM Tingkatkan Pengawasan MBG

Belum adanya kewajiban sertifikasi bagi dapur-dapur operasional juga disorot.

dpr
DPR Minta Kepala BPOM Tingkatkan Pengawasan MBG
DPR Minta Kepala BPOM Tingkatkan Pengawasan MBG (merdeka.com)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris meminta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar meningkatkan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, kasus keracunan kerap terjadi pada siswa.

"Sebetulnya hari ini saya ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Kepala BPOM karena di rapat yang lalu seharusnya BPOM sudah diberikan penugasan untuk melakukan pengawasan terkait keamanan pangan di SPPG-SPPG," kata Charles Honoris dikutip, Rabu (22/4/2026).

Dalam rapat dengar pendapat itu, dia juga mempertanyakan apa penyebab terjadinya keracunan. Politikus PDIP ini juga menyoroti belum adanya kewajiban sertifikasi bagi dapur-dapur operasional.

"Bahkan saya sampaikan kalau perlu dapur-dapur SPPG itu harus memiliki sertifikasi dari BPOM sebelum bisa diizinkan beroperasi, tapi kan ternyata tidak. Seperti kejar target untuk mendirikan dapur sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Charles.

Soroti Rasio Belanja Pegawai BPOM

Lebih lanjut dia juga menyoroti rasio belanja pegawai BPOM yang mencapai 54 persen dari total anggaran Rp 1,95 triliun. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

"Ini sangat tidak sehat, ini bukan good governance. Guideline dari World Bank belanja pegawai tidak boleh lebih dari 20 persen atau bahkan 30 persen," katanya.

Dia juga menanyakan apakah pihak BPOM sudah sudah melakukan pengujian sampel secara preventif di lapangan. "Bukan pascakejadian tapi prakejadian. Artinya secara random Badan POM mendatangi SPPG-SPPG, mengambil sampel gitu untuk ngetes apakah yang disajikan itu layak, aman, gitu? Pernah enggak dilakukan itu? Masuk enggak dalam programnya Badan POM?" kata Charles.

Tanggapan Kepala BPOM

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan besarnya tugas pokok dan fungsi yang diberikan negara tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran yang ada saat ini.

"Namun kenyataannya sesuai dengan anggaran yang tersedia sebetulnya sudah kita cukupi dengan anggaran yang sebelumnya. Namun dalam kenyataannya terdapat proses efisiensi yang tentu saja kita perlu adjust," katanya.

Dia juga menyebut alokasi dana untuk dukungan program strategis nasional tersebut sangat minim bagi BPOM.

"Dan sampai detik ini anggaran yang Rp 675 miliar belum bisa kita lakukan karena kami masih menunggu tahapan berikutnya," kata Taruna.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Warga Inggris Kelahiran di Atas Tahun 2009 Bakal Dilarang Beli Rokok

{{caption}}
Huawei Watch Fit 5 dan Watch Fit 5 Pro: Desain, Spesifikasi, Harga serta Fitur Lengkapnya

{{caption}}
Momen Anne Hathaway Lancar Ucap Insyaallah Saat Diwawancara, Langsung Viral

{{caption}}
Viral Keributan di Markas Mata Elang, Polisi Jelaskan Kronologinya

{{caption}}
Dituntut 15 Tahun Penjara, Ibam Tegaskan Tak Ada Bukti Keterlibatan di Kasus Chromebook

{{caption}}
Sosok Jahmada Girsang, Pengacara Rismon Sianipar yang Nyaris Adu Jotos dengan Refly Harun

Topik Terkait
{{caption}}
BGN Perketat Pengawasan SPPG Program Makan Bergizi Gratis, Cegah Keracunan Makanan

Badan Gizi Nasional (BGN) serius perketat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis guna menjamin keamanan pangan dan mencegah keracunan, dengan sanksi tegas bagi dapur yang tak miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Pengawasan SPPG
{{caption}}
Tegas, DPR Tegur Kepala BGN Mau Bentuk Lembaga buat Sertifikasi Dapur MBG: Kita Punya BPOM RI

Achmad Ru'yat menyoroti wacana Kepala BGN Dadan Hindayana bakal bekerja sama dengan lembaga independen terkait penerbitan Sertifikaasi.

keracunan mbg
{{caption}}
Waspada Keracunan! Anggota DPR dan BGN Ingatkan Pentingnya Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Anggota DPR dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti pentingnya menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan, dengan verifikasi ketat diberlakukan.

DPR RI
{{caption}}
BGN Ungkap Solusi Agar MBG Tidak Makan Korban Lagi

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menerapkan standar operasional yang baru.

BGN
{{caption}}
Terkuak! Mengapa DPRD Rejang Lebong Tak Boleh Masuk Dapur MBG? Ini Kata Pengelola Soal Pengawasan Dapur MBG Rejang Lebong

DPRD Rejang Lebong meminta pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) terbuka untuk pengawasan. Sempat ditolak saat sidak, bagaimana kelanjutan Pengawasan Dapur MBG Rejang Lebong ini?

Makan Bergizi Gratis
{{caption}}
BPOM Curhat Cuma Dilibatkan Program MBG Saat Terjadi Keracunan Saja

BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menandatangani 13 nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung dan mengawasi program MBG.

BPOM
{{caption}}
Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

dpr
{{caption}}
Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

dpr
{{caption}}
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

berita update
{{caption}}
Penutupan Sidang DPR, Puan Ungkap Dukacita Atas Gugurnya Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.

berita update
{{caption}}
Aturan Baru UU Pekerja Rumah Tangga, Besaran THR Disesuaikan Perjanjian

Selain THR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga mengatur mengenai hak-hak serta jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

berita update
{{caption}}
DPR Sahkan UU PPRT, Ini Daftar Hak Pekerja Rumah Tangga

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.

berita update
{{caption}}
Dampak Keracunan MBG, Dinkes Demak Periksa Sampel Makanan dari SPPG

Puluhan orang menjalani rawat inap tersebar di lima rumah sakit dan satu puskesmas dengan berbagai gejala.

berita update
{{caption}}
PTPP Rampungkan Proyek Pembangunan 69 SPPG dalam 37 Hari, Nilainya Rp507,80 Miliar

Fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

berita update
{{caption}}
Uya Kuya Gelar Sayembara Temukan Identitas Pemilik Akun Anonim Sebar Hoaks Kelola Ratusan Dapur MBG, Dapat Hadiah Uang

Uya Kuya percaya bahwa identitas di balik akun-akun anonim tersebut akan segera diketahui oleh masyarakat.

berita update
{{caption}}
Hari Kartini, MBG di SDN 2 Barukan Disajikan Prasmanan: Ada Ikan Lele Hingga Susu Kotak

Para siswa tampak sangat antusias mengantre untuk mendapatkan MBG mereka hari itu.

berita update
{{caption}}
Harga Sayur di Boyolali Stabil Berkat Program MBG, Petani Berharap Berlanjut

Program MBG memberikan pengaruh positif bagi petani di Boyolali, di mana mereka merasakan bahwa harga sayur menjadi lebih stabil dan menguntungkan.

bakom ri
{{caption}}
Petani Akui Program MBG Dongkrak Pendapatan hingga 60 Persen, Siap Pasok Sayur saat Kemarau

Petani di Kabupaten Boyolali mengungkapkan rasa syukur atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

berita update