DPR Minta Evaluasi Total Program MBG Gara-Gara Marak Kasus Keracunan
Pemerintah perlu melakukan evaluasi total agar kasus serupa tidak terus berulang.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti maraknya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi total agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Yang harus menjadi perhatian saat ini bukan menambah SPPG, tetapi fokus untuk mengevaluasi apa yang sedang berjalan sekarang. Sehingga dalam beberapa bulan ke depan kita bisa meminimalisir atau meniadakan kasus-kasus keracunan,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/9) dikutip Liputan6.
6.000 Kasus Keracunan MBG
Charles mengungkapkan, saat ini tercatat lebih dari 6.000 kasus keracunan akibat program MBG di berbagai daerah.
Kondisi ini, menurutnya, justru bisa semakin memburuk apabila dapur penyedia makanan atau SPPG terus ditambah tanpa memperbaiki sistem pengawasan.
“Kalau sistemnya tetap dilakukan seperti ini, tidak ada evaluasi, tidak ada perubahan, saya khawatir jumlah anak-anak yang akan menjadi korban keracunan akan semakin banyak,” ujarnya.
Dukung MBG, tapi Perlu Perbaikan
Meski mengkritisi, Ia menegaskan DPR tetap mendukung program MBG yang digagas Presiden, karena tujuannya mulia untuk mengentaskan gizi buruk. Namun, ia meminta pemerintah melalui BGN agar tidak menutup diri terhadap evaluasi.
“Kami secara prinsip mendukung program ini karena kita punya keyakinan bahwa tujuannya baik, niatnya baik bagaimana kita bersama-sama bisa mengentaskan gizi buruk di Indonesia,” jelas Charles.
“Jadi kami berharap BGN atau pemerintah tidak alergi terhadap upaya untuk melakukan evaluasi ya. Karena ini semua untuk kepentingan anak kita,” tambahnya.