BGN Benahi Tata Kelola MBG, Fokus pada Efektivitas Program dan Pemerataan Manfaat

Prioritas utama BGN saat ini memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Pernyataan itu disampaikan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum konsolidasi awal jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program ke depan.

Fokus Tingkatkan Efektivitas dan Ketepatan Sasaran

Nanik menegaskan bahwa prioritas utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik.

Menurutnya, berbagai penyesuaian dilakukan agar pelaksanaan program semakin efisien tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Refocusing Penerima Manfaat dan Moratorium Dapur Baru

Sebagai bagian dari upaya pembenahan, BGN melakukan penataan sejumlah aspek pelaksanaan program. Langkah tersebut mencakup refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang sudah beroperasi.

Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang telah ditetapkan.

Melalui langkah ini, BGN ingin memastikan setiap makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang baik.

Pemerataan Layanan hingga Wilayah 3T

Nanik mengakui masih terdapat ketimpangan distribusi layanan MBG. Saat ini, konsentrasi dapur program masih banyak berada di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan.

“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelasnya.

Untuk memperluas jangkauan program di wilayah 3T, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi yang lebih adaptif. Pendekatan tersebut tidak hanya mengandalkan pembangunan fasilitas baru, tetapi juga memanfaatkan sarana yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional.

Buka Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Dalam upaya memperluas cakupan layanan, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama dapat dilakukan dengan badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga berbagai organisasi yang ingin berpartisipasi mendukung pelaksanaan MBG.

Menurut Nanik, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pemerataan layanan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Di tengah proses konsolidasi yang sedang berlangsung, Nanik menegaskan kualitas layanan tetap menjadi fokus utama BGN. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan pengawasan akan terus dilakukan.

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.

Perkuat Tata Kelola dan Integrasi Data

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur.

Menurutnya, tata kelola yang baik harus ditopang oleh sistem yang kuat agar pelaksanaan program berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.