BGN Hentikan Sementara Pendaftaran Dapur MBG, Wilayah 3T Jadi Prioritas

Langkah taktis ini diambil demi melakukan penataan ulang dan memastikan efisiensi anggaran negara yang digunakan dalam program prioritas tersebut.

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran serta pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya evaluasi dan penataan pelaksanaan program, guna memastikan kesiapan infrastruktur, tata kelola, serta efektivitas penyaluran manfaat kepada masyarakat.

Langkah taktis ini diambil demi melakukan penataan ulang dan memastikan efisiensi anggaran negara yang digunakan dalam program prioritas tersebut.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua BGN, Nanik S Deyang di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026)

Dapur Operasional

Nanik mengatakan, langkah ini diambil karena jumlah pendaftar dapur operasional saat ini sudah sangat menumpuk di wilayah perkotaan atau aglomerasi.

"Moratorium dapur titik-titik baru. Jadi sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan dan sebagainya. Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini," kata Nanik.

Pemerintah ingin memastikan jumlah dapur di setiap wilayah berada dalam kondisi proporsional, sehingga tidak terjadi pemborosan fasilitas di satu titik tertentu saja.

"Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya sudah enam saja. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," jelasnya.

Efisiensi

Selain masalah efisiensi, kebijakan mengerem operasional dapur baru ini juga dipicu oleh adanya instruksi khusus dari Kepala Negara agar program gizi ini mulai menyasar wilayah pelosok.

"Jadi kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai durasi waktu penghentian sementara ini, pihak BGN memastikan proses penataan komprehensif tersebut akan berjalan dalam waktu singkat.

"Ya secepatnyalah ya. Pokoknya intinya pemerataan. Pemerataan itu dalam arti bukan dapur yang harus dapat PM, tapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tapi juga tidak dengan banyak dapur," ucapnya.

Fasilitas

BGN menilai penataan jumlah fasilitas sangat krusial mengingat skema pengadaan dapur operasional saat ini masih menggunakan sistem sewa lahan atau bangunan.

"Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata berapa kira-kira satu kecamatan atau satu kabupaten yang idealnya berapa," paparnya.

Guna mempercepat pemetaan kebutuhan riil di lapangan, BGN kini bergerak cepat melancarkan koordinasi lintas kementerian demi mendapatkan data jumlah anak sekolah yang akurat.

"Ini gampang banget, cepat karena kita sekarang kerja sama dengan Dikdasmen dan Kemendagri untuk menghitung nanti berapa sebetulnya yang dibutuhkan," katanya.